Celios Sebut Pembangkangan DPR terhadap Putusan MK sebagai Kesalahan Fatal, Bagaimana Dampaknya pada Investasi?

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksektufi Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pembangkangan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kesalahan fatal.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR melalui Badan Legislasi berupaya menganulir putusan MK tentang periode pemisah pencalonan dan usia kandidat Pilkada melalui revisi UU Pilkada—yang pembahasannya dikebut pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Walhasil, sikap DPR memicu gelombang tindakan massa di beragam daerah. Hal itu pun, menurut Bhima, menjadi sentimen negatif bagi perekonomian. "Investor dan pelaku upaya bakal mempersepsikan bahwa banyak aturan, tidak hanya soal Pilkada tapi juga perdagangan dan investasi, nan bergonta-ganti," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 22 Agustus 2024.

Padahal, Bhima menambahkan, mestinya DPR dan pemerintah membangun suasana investasi nan kondusif, transparan, dan terukur. Sebab, pelaku upaya bakal memasukkan akibat politik dalam perencanaan ekspansi upaya mereka.

"Kalau ribut terus lantaran pemerintah tidak bisa dipercaya soal aturan, penanammodal bakal pindah ke negara lain," kata Bhima. "Jadi, masalanya bukan di luapan ekspresi masyarakat, tapi ketidakpastian kebijakan dan akibat stabilitas politik jangka panjang."

Selama ini, Bhima menambahkan, melambatnya konsumsi rumah tangga, terganggunya perdagangan, juga ditimbulkan dari pengambilan kebijakan nan salah. Permasalahan ekonomi serupa pun bisa terjadi ketika DPR melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Sebab, ketika DPR mengutak-atik putusan MK tentang patokan Pilkada, artinya tidak ada kejelasan izin di Indonesia. 

Selanjutnya: Sebelumnya, dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan.... 

• 1
• 2
• Selanjutnya