Cerita Andi Gani Bertemu Jokowi di Solo, Bicara Kesejahteraan Buruh, UU Cipta Kerja hingga 3.000 Buruh Tekstil Kena PHK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konferedasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengungkapkan kesejahteraan pekerja di Indonesia tetap menjadi salah satu perhatian Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi meski telah purna tugas.

Andi menyebut persoalan pekerja sempat menjadi topik pembicaraan saat dia dan beberapa ketua organisasi relawan menemui Jokowi di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 30 Oktober 2024. 

"Tadi (kemarin) saya menyampaikan kepada Pak Jokowi ialah soal penentuan bayaran minimum nan sejenak lagi bakal berjalan," ungkap Andi Gani ketika ditemui wartawan seusai pertemuannya dengan Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 30 Oktober 2024. 

Ia berambisi proses penetapan bayaran minimum di seluruh Indonesia dapat melangkah dengan baik dan damai. Ia pun mengungkapkan persiapan menggelar tindakan besar pekerja mengenai putusan Mahkamah Konstitusi MK) tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

Andi menyatakan pihaknya bakal menggelar demonstrasi besar-besaran soal putusan Undang-Undang Cipta kerja pada hari ini. "Saya juga menyampaikan angan mengenai keputusan MK mudah-mudahan berpihak kepada rakyat Indonesia lantaran dengan keputusan MK tersebut pekerja mudah-mudahan bisa dapat kesejahteraan dan saya berambisi penentuan bayaran pekerja minimum di seluruh Indonesia bisa melangkah dengan tenteram walaupun bakal ada aksi-aksi saya berambisi penyampaian aspirasinya mudah-mudahan juga bisa melangkah dengan damai," tutur dia.

Ditanya apakah juga sempat membahas soal persoalan nan tengah dihadapi PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex, Andi Gani mengatakan pihaknya memberikan perhatian tidak hanya unik ke perusahaan itu saja. Lebih dari itu, KSPSI juga memperhatikan kondisi industri tekstil dan pertekstilan secara keseluruhan. Ia memastikan pihaknya berkonsentrasi terhadap nasib dan kesejahteraan para buruh. 

Iklan

Dengan persoalan nan tengah dihadapi industri pertekstilan ini, semestinya pemerintah semestinya mengambil sikap tegas. "Persoalan ini tidak hanya terjadi di Sritex tapi dialami oleh nyaris semua industri pertekstilan di Indonesia sehingga dalam perihal ini pemerintah kudu bertindak tegas," ucap dia.

Ia mengatakan pemerintah semestinya mengambil langkah mulai dari mencegah impor terlarangan hingga pembatasan impor. "Bagaimana kita mau menandingi produk impor Cina nan harganya lebih murah 5 kali lipat tanpa pajak?" ucapnya.

Oleh karena itu, kata Andi Gani, kudu ada kerja sama semua lembaga untuk memberantas impor terlarangan alias membatasi impor masuk Indonesia dengan perizinan dan legalitas nan kuat. "Sebab jika tidak nasib buruknya bakal sangat berat dan ini sudah terjadi di pabrik tekstil di Karawang dengan sekitar 3.000 pekerja nan di-PHK," katanya. 

Pilihan Editor: Misbakhun Sebut Negara Bantu Sritex dengan Restrukturisasi: Gak Usah Panik, Negara Hadir Urusi Itu