Cerita Muhammadiyah Ditawari Posisi Komisaris BSI Sebelum Tarik Dana Besar-besaran

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) untuk menarik seluruh biaya unit upaya dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) membikin geger publik. Dana nan tersimpan diperkirakan mencapai belasan triliun. 

Ada sejumlah argumen kenapa Muhammadiyah memutuskan menarik biaya dari BSI, mulai dari mencegah akibat penumpukan biaya di satu bank hingga menjaga persaingan diantara bank syariah. Di samping itu, mencuat berita Muhammadiyah juga sempat ditawari posisi komisaris BSI sebelum keputusan penarikan biaya itu dilakukan.

Dalam RUPS BSI nan diadakan pada 17 Mei 2024, diketahui BSI mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Belakangan, diketahui bahwa Felicitas adalah kader Gerindra. 

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul  "Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia", Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budiyanto menceritakan bahwa BSI sempat meminta Muhammadiyah untuk mengusulkan nama kadernya guna mengisi jejeran komisaris bank syariah pelat merah itu. “Saya dengar sempat diminta tiga kali, awalnya ditolak oleh PP,” kata Gunawan.

Menurut tiga orang narasumber Majalah Tempo nan mengetahui peristiwa ini, buahpikiran meminta perwakilan Muhammadiyah masuk dalam jejeran komisaris datang dari manajemen BSI sendiri. Pemikiran ini pun sudah muncul beberapa tahun lalu, lantaran sejak BSI berdiri pada 2021, belum ada satu pun personil Dewan Pengawas Syariah alias komisaris BSI nan merepresentasikan PP Muhammadiyah.

Kemudian, pengurus BSI pun langsung menyampaikan buahpikiran itu kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah mendapat lampu hijau dari Erick, manajemen BSI langsung menawarkan posisi tersebut ke Muhammadiyah.

Sayangnya buahpikiran BSI itu tak langsung disetujui oleh Muhammadiyah. Dalam dua kali penawaran, BSI apalagi tak kunjung mendapat jawaban dari Muhammadiyah.

Iklan

Sampai akhirnya BSI mengutus dua komisaris ialah Komaruddin Hidayat selaku komisaris independen dan Adiwarman Azwar Karim selaku Wakil Komisaris Utama untuk berjumpa Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada awal Mei 2024.

Dalam pertemuan itu, Haedar mengusulkan nama sebagai calon personil majelis pengawas dan komisaris independen. Ketika dimintai penjelasan tentang permintaan mereka agar Muhammadiyah mengusulkan nama pengurus, Adiwarman, Komaruddin maupun manajemen BSI tidak menjawab. Haedar pun tidak menjawab ketika dimintai penjelasan berita pengalihan biaya BSI mengenai batalnya pengangkatan kader Muhammadiyah jadi komisaris BSI.

“Untuk sementara belum berkenan diwawancarai,” tutur Daffa, sekretaris Haedar, pada Selasa, 11 Juni 2024. Setali tiga uang, Abdul Mu’ti juga enggan menjawab. “Saya di luar negeri,” katanya. 

RIZKI DEWI AYU

Baca Selengkapnya: Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia