Cina akan Bantu Pendanaan Makan Bergizi Gratis, Pengamat: Utang Bisa jadi Ancaman

TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Peni Hanggarini, menilai support pendanaan nan bakal diberikan Cina kepada Indonesia dalam program makan bergizi gratis berpotensi menjadi ancaman. Pasalnya, menurut dia, utang bukan sekadar nominal nan kudu dibayar, melainkan juga instrumen politik.

"Ancaman bisa berubah menjadi ancaman nan nyata dan itu butuh waktu. Masalahnya hanya terwujud dalam waktu singkat alias tidak," kata Peni dalam obrolan nan disiarkan secara daring, Jumat, 15 November 2024.

Dukungan biaya dari pemerintah Cina merupakan hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Negeri Panda itu pada Jumat sampai Ahad, 8-10 November 2024. Kesepakatan itu dibacakan dalam aktivitas penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China nan disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Peni berujar, utang dapat menjadi instrumen politik sebuah negara untuk memengaruhi negara lain. Ada kaitan erat antara ekonomi dan politik dalam konteks utang. Ketika semakin menumpuk dan susah dibayar, dia mengatakan utang dari Cina bakal menjadi ancaman nan nyata.

Selain itu, Peni mengatakan ancaman akibat utang dapat berkarakter spillover alias merambah ke ancaman-ancaman lainnya. Ia mencontohkan, utang nan awalnya hanya dianggap sebagai beban ekonomi nan besar lama-lama dapat menjadi ancaman dalam konteks keamanan alias human security. "Berbagai dimensinya kelak bakal saling terkait. Kita tidak bisa memandang remeh utang," ucapnya.

Selain Cina, Amerika Serikat (AS) juga disebut bakal mendukung program Makan Bergizi Gratis dalam lawatan Prabowo ke negara itu pada Selasa, 12 November 2024. Peni menilai, support dari kedua negara ini menunjukkan posisi Indonesia nan semakin strategis. Ia menilai kondisi ini sebagai perihal nan bagus. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerima support pendanaan Makan Bergizi Gratis ini. "ini bukan ngasih ya, tetapi kan utang," katanya.

Pemerintah, Peni mengatakan, kudu mempelajari terlebih dulu untung hingga besaran kembang nan menyertai utang dari Cina. Pemerintah juga perlu membandingkannya dengan support nan diberikan oleh Amerika. Prinsipnya, kata dia, Indonesia tak boleh memihak salah satu kubu. Alih-alih memihak, dia menilai Indonesia kudu menjunjung tinggi prinsip independen dan aktif agar bebas untuk bergerak.