TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Publikasi Program Penangkapan Ikan Terukur, Abdi Suhufan, mengakui penerapan Presiden Jokowi dalam memperkuat sektor maritim belum terpenuhi secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah memang telah menyusun perencanaan sebelum melakukan pembangunan, termasuk memperkuat sektor maritim. Abdi mengatakan, perihal tersebut terdapat di dalam arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nan membahas tentang Kebijakan Kelautan Indonesia alias KKI.
"Kebijakan Kelautan Indonesia kita sudah punya beberapa dokumen, tetapi sayangnya arsip itu (poros maritim) kira-kira tingkat pelaksanaannya hanya 40 sampai 50 persen," ujar Abdi dalam aktivitas Temu Akbar Masyarakat Pesisir nan diadakan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Lebih lanjut, dia menyatakan, dari arsip nan direncanakan untuk pembangunan sektor maritim, terdapat beberapa perihal nan telah dilaksanakan, seperti pembangunan tol laut untuk memberikan kemudahan dalam pikulan peralatan di laut.
"Ada beberapa nan sudah dilaksanakan, tetapi mungkin banyak nan tidak dilaksanakan, misalnya tol laut itu pernah digembor-gemborkan untuk menurunkan alias menciptakan efisiensi angkutan," ucap dia.
Meskipun demikian, Abdi berujar, pembangunan tol laut saat itu juga sempat mendapatkan banyak keluhan. Keluhan itu adanya kombinasi tangan antara penguasa lokal dalam manajemen tol laut.
Iklan
"Tetapi kemudian ada banyak keluhan tentang manajemen tol laut, ada intervensi dari penguasa-penguasa lokal, kemudian susah juga diakses, biayanya juga tidak terlalu berbeda dengan swasta," ujar Abdi.
Dikutip dari Koran Tempo jenis Kamis, 15 Agustus 2024, penguatan sektor maritim pernah diucapkan Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014. Jokowi berambisi untuk mengembalikan bangsa Indonesia ke jati dirinya sebagai negara maritim.
"Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi angin besar dan gelombang di atas kapal berjulukan Republik Indonesia," kata Jokowi ketika itu.
Pidato nan dikatakan Jokowi saat itu, kemudian dituangkan dalam lima pilar poros maritim bumi nan menjadi bagian krusial Nawacita alias sembilan prioritas dalam memperkuat sektor maritim. Di antaranya budaya maritim, sumber daya maritim, prasarana dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim.
Pilihan Editor: Bank DKI Resmi Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Bundaran HI