Daftar Layanan Terdampak Peretasan PDN: Kemendikbud hingga Imigrasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah jasa publik berbasis digital terdampak lantaran peretasan Pusat Data Nasional (PDN) sejak 20 Juni lalu.

Hingga saat ini, pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN.

Pihak peretas meminta tebusan hingga Rp131 miliar. Kendati demikian, pemerintah menolak memberikan duit itu.

Pada rapat berbareng Komisi I DPR pada Kamis (27/6) lalu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan tetap melakukan identifikasi forensik untuk memandang apa saja akibat dari peretasan PDN.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 210 lembaga pemerintah di pusat maupun wilayah terdampak serangan PDNS tersebut.

Presiden Joko Widodo juga sudah mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6) lampau untuk membahas peretasan terhadap PDN.

Kepala BSSN Hinsa Siburian datang paling awal pada pertemuan itu. Kemudian disusul Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Teranyar, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan jasa PDNS 2 nan terkena serangan siber bakal aktif pada bulan Juli ini.

"Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk jasa menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024," ujar Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Hadi, pemerintah bakal melakukan backup keamanan berlapis agar persoalan nan sama tidak terulang.

Nantinya, cold site nan ada di Batam, bakal ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site.

Ia juga meminta agar setiap kementerian mempunyai info backup. Hadi menegaskan itu adalah kewajiban, bukan opsional.

Berikut ini daftar sebagian mini jasa nan terdampak imbas peretasan tersebut.

47 jasa Kemendikbudristek

Sebanyak 47 domain jasa alias aplikasi Kemendikbudristek tidak dapat diakses publik akibat gangguan tersebut.

"Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bagian pendidikan dan kebudayaan nan terdampak dan belum dapat diakses publik," jelas Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

Anang mengatakan beberapa jasa itu di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah dan jasa perizinan film.

Saat ini telah ada beberapa jasa nan sukses dipulihkan seperti jasa Itjen, kebugaran pusmendik, dan jasa DNS Pusdatin Kemendikbudristek.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta mahasiswa untuk bersabar imbas jasa KIP Kuliah nan terdampak PDNSn2.

Terdampaknya jasa KIP Kuliah membikin mahasiswa kudu memasukkan info ulang.

"Itu kan teknis saja, saya minta mahasiswa bersabar, lantaran ini memang ada musibah nan kita tidak duga, jadi diminta memasukkan, menginput kembali data-data nan diperlukan, terutama penerima KIP Kuliah," tutur Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7).

Muhadjir menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek imbas terdampaknya jasa KIP Kuliah itu. Saat ini data-data mengenai KIP Kuliah telah bergerak.

Pemerintah tetap memandang apakah terganggunya jasa KIP Kuliah itu bakal ikut berakibat pada tenggat waktu pembayaran duit kuliah bagi pendaftar KIP Kuliah.

PPDB di Dumai jadi manual

Dinas Pendidikan Kota Dumai, Provinsi Riau mengambil kebijakan untuk menggelar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2024/2025 secara manual pada 1-3 Juli 2024. Proses ini awalnya dibuka secara daring.

Kepala Disdik Kota Dumai Yusmanidar menjelaskan pembatalan PPDB online enam SMP negeri ini lantaran terjadi gangguan pada PDN II.

Imbasnya, situs ‎ppdb.dumaikota.go.id pun tak bisa diakses.

"Karena tidak ada kepastian kapan server PPDB daring bisa pulih, maka dinas mengambil kebijakan membikin pendaftaran semua SMP digelar manual," jelas Yusmanidar dikutip Antara, Rabu (26/6).

Panitia PPDB Dumai tidak dapat mengetahui info peserta nan telah mendaftar secara daring lantaran gangguan server ini.

Hal itu juga termasuk pemeringkatan berasas jalur dipilih di SMPN tersebut.

Aplikasi Srikandi Pemkot Solo

Aplikasi Srikandi di Pemerintahan Kota Solo turut terdampak dari gangguan tersebut.

Kepala Diskominfo Solo Henny Ermawati menjelaskan aplikasi Srikandi merupakan aplikasi untuk surat menyurat antar organisasi perangkat wilayah (OPD).

Adapun server aplikasi tersebut berada di pusat.

"Terkait dengan adanya hacker di PDN, pemerintah kota secara umum nan terganggu itu nan servernya ada di pusat, aplikasi Srikandi umumnya pemerintah pusat ya kami memang sampai saat ini tidak bisa menggunakan itu," terang Henny dihubungi awak media, Kamis (27/6).

Aplikasi itu belum bisa digunakan hingga saat ini. Oleh lantaran itu, aktivitas surat menyurat pun dilakukan secara manual.

Muhammadiyah akui jadi korban

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengaku Muhammadiyah selaku organisasi besar juga ikut menjadi korban atas peretasan itu.

Ismail menjelaskan Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan ribuan pengajar serta pembimbing besar nan datanya tersimpan di PDN.

Adapun Muhammadiyah mengaku prihatin dan sangat menyesali kebocoran info nan sudah berjalan selama sepekan itu.

"Serangan nan terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar kejadian biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital alias sistem siber Indonesia," kata Ismail dalam keterangan nan dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).

Pemadanan nomor identitas dengan NPWP penduduk asing

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan serangan ransomware pada PDNS 2 berkapak pada proses pemadanan nomor identitas dengan NPWP, khususnya bagi penduduk asing.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan bahwa serangan siber itu berkapak pada jasa imigrasi sejak hari pertama peretasan.

Hal ini pun mengakibatkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak (WP) asing terganggu.

"Karena dalam prosesnya kami kudu pengesahan nomor paspor mereka, dan nomor paspor ada di jasa imigrasi," kata Suryo dalam konvensi pers APBN KiTA Edisi Mei, Kamis (27/6).

Imigrasi di bandara

Lebih lanjut, peretasan PDN Kementerian Kominfo juga sempat berakibat pada pelayanan Imigrasi di bandara.

Bahkan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sempat melakukan pemeriksaan secara manual.

Petugas menerapkan cap kehadiran dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.

"Hari ini adalah hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga jasa Imigrasi terganggu, khususnya nan paling terasa adalah di bandara. Saya kemarin ke Bandara Soekarno-Hatta memastikan jasa manual, jadi kembali lagi kita sebelum era digitalisasi," ungkap Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Sabtu (22/6).

(pop/isn)

[Gambas:Video CNN]