Daya Beli Masyarakat Anjlok, Ekonom: Beban Hidup Meningkat, Pendapatan Menurun, hingga PHK

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur pelaksana Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memaparkan sejumlah penyebab anjloknya daya beli masyarakat. Peningkatan beban nan ditanggung masyarakat jadi salah satu aspek utamanya.

Sebelumnya, Tauhid menyoroti beberapa perihal nan jadi parameter anjloknya daya beli. Selain info Badan Pusat Statistik nan menunjukkan adanya deflasi beruntun sejak Mei hingga September 2024, dia juga memandang info Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia nan pada September 2024 ambruk ke area kontraksi 49,2. “Indikatornya sudah banyak. Kalau penyebabnya ini tentu lantaran beban masyarakat semakin tinggi. Pengaluaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan, hingga pajak,” kata Tauhid kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selanjutnya, dia menilai penurunan daya beli masyarakat terjadi lantaran adanya penurunan pendapatan. Hal itu terjadi lantaran beragam faktor, mulai dari nomor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nan tinggi hingga menurunnya pendapatan para pekerja sektor informal.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Tauhid menilai, saat ini investasi padat modal cukup banyak mengalir di Indonesia. Namun, pada sektor padat karya terlihat menurun. “Tenaga kerja di bagian tekstil misalnya, ini ikan lagi hancur,” ujarnya.

Kucuran support sosial (bansos) juga menurutnya tidak bisa menahan beban masyarakat. Terlebih, bansos juga tidak menjangkau kalangan menengah nan saat ini menurutnya juga mengalami penurunan daya beli. Menurutnya, kelas menengah saat ini juga perlu uluran tangan pemerintah. Namun, dia menilai corak bantuannya tidak tepat jika dilakukan dengan skema support langsung tunai (BLT).

Iklan

Sebelumnya, rencana ekspansi bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul. Ia berujar perihal ini sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.

Menurut Tauhid, alih-alih support tunai, kelas menengah lebih memerlukan kebijakan subsidi strategis seperti di bagian transportasi hingga pendidikan. “Saya kira untuk kelas menengah bantuannya kudu bervariasi begitu ya,” ujar Tauhid.

Pilihan editor: Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Perekonomian Disinyalir Naik