Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah Bendahara Negara ini akhirnya memicu respons dari masyarakat. 

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana, mengatakan negara saat ini tak hanya mengalami defisit anggaran nan berpotensi lebih dari 3 persen. Dia menyebut Indonesia juga mengalami defisit transaksi berjalan. 

“Artinya saat ini terjadi double deficit. Soal akibat silakan tanya pada master ekonomi,” kata Sirina dalam keterangan tertulis nan diterima Tempo pada Rabu, 16 Juni 2024. 

Dia menyebut situasi itu tak bakal terjadi jika penerimaan negara lebih besar dan tak ada kebocoran. Kalau itu terjadi, kata dia, lantaran penyelundupan dan korupsi. 

“Yang mau saya tambahkan adalah penerimaan negara semestinya bisa lebih besar jika tidak terjadi kebocoran-kebocoran,” kata dia. 

Oleh lantaran itu, Sirina berambisi pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal mengoptimalkan penerimaan negara. Caranya, kata dia, dengan memberantas penyelundupan dan korupsi. 

“Jika bisa diselamatkan 30 persennya aja, itu udah nambah penerimaan negara. Kalau penerimaan negara defisit akibat shopping nan lebih besar dari penerimaan, terus kapan bisa jadi negara kaya,” kata dia. 

Dia mencontohkan, orang nan mempunyai banyak kekayaan namalain kaya itu bukan lantaran penerimaan nan tinggi, tapi keahlian menyimpan duit nan baik. 

“Karena keahlian savingnya, tabungannya nambah terus. Kalo sekarang negara malah nambah terus defisitnya, utangnya nambah terus, kapan kayanya,” kata dia. 

Tak hanya itu, dia juga Prabowo bakal memberi contoh dengan menangkap penyelundup tambang, minyak, kayu, dan sumber daya nan membikin defisit itu terjadi.

Dia menyebut defisit anggaran APBN pada 2025 bakal terus terjadi lantaran kebutuhan masyarakat untuk shopping bakal bertambah. 

Iklan

“Hukum berat mereka. Kalo perlu berlakukan balasan mati. Tanpa kasih contoh, kebocoran negara akibat penyelundupan dan korupsi gak bakal berkurang,” kata dia. 

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Ia menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur guna memaksimalkan keahlian fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

"Defisit nan kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, nan bakal membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025, Bendahara Negara itu menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5,1-5,5 persen. Target pertumbuhan ini menurutnya ambisius, namun tetap realistis.

Kemudian agar kondisi fiskal tetap sehat dalam menyambut pemerintahan baru, Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang rasio utang pada pemisah nan kondusif di rentang 37,9-38,71 persen terhadap PDB.

Ia menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan keahlian fiskal untuk program pemerintah selanjutnya.

“Pembiayaan bakal dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui beragam manajemen utang Indonesia nan terus di benchmark secara global," ujarnya.

Bendahara Negara itu mengatakan bahwa agar tetap menjaga rasio utang, Kemenkeu bakal memaksimalkan pembiayaan internal seperti melalui Badan Layanan Umum (BLU) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang