Demo di Kemkominfo, Mahasiswa Bawa Simbol 'Kartu Merah'

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koordinator Wilayah BEM BSJB, Achmad Fauzi mengatakan salah satu tuntutan nan dibawa dalam tindakan demo kali ini adalah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang proses tender PDNS.

"Mengkaji ulang proses tender PDNS lantaran ini baru PDNS, bukan PDN permanen, lantaran jika nnti PDN permanen tapi tidak dikaji ulang itu bakal jadi satu persoalan lagi," kata Fauzi.

Selain itu, kata Fauzi, pihaknya juga meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi jika tindakan peretasan serupa kembali terjadi.

"Semoga ke depan ada mitigasi nan lebih sigap dari pemerintah dan tdak ada lagi kebocoran info nan mengakibatkan kewenangan digital masyarakat terganggu," ujarnya.

Sistem PDNS 2 lumpuh sejak 20 Juni akibat serangan ransomware alias peretasan nan mengunci data-data di dalam sistem. Sebagian besar info di pusat info nan dipakai 282 lembaga pemerintah pusat dan wilayah itu pun terkunci dan belum bisa dipulihkan sampai saat ini.

Untuk membukanya diperlukan pembuka enkripsi namalain dekripsi. Pemerintah menyatakan pelaku meminta tebusan US$8 juta alias sekitar Rp131,8 miliar untuk mendapat kuncinya. Namun, Kominfo mengaku tak bakal bayar tebusan itu.

Lalu, muncul tiba-tiba klaim dari golongan Ransomware Brain Cipher nan mengaku sebagai peretas. Mereka mengaku bakal memberikan kunci dekripsi secara gratis, Selasa (2/7).

Keesokan harinya, Brain Cipher mengunggah tautan (link) untuk mengunduh (download) dekripsi info nan kena ransomware nan disebutnya hanya bertindak buat PDNS 2.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku telah mencoba kunci dekripsi nan diberikan golongan Brain Cipher di spesimen dan hasilnya bisa dibuka.