Demo Samarinda Berakhir Ricuh, Sejumlah Demonstran Dilarikan ke RS

Samarinda, CNN Indonesia --

Demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (Makara) ricuh di depan DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda pada Senin (26/8).

Sejumlah peserta demo mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Beberapa ada nan dilaporkan mengalami cedera kaki dan dislokasi bahu.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa nan mencoba masuk dengan memanjat pagar DPRD Kaltim juga sempat bersitegang dengan petugas.

Dari tangkapan kamera aktivis Aksi Kamisan Kaltim terlihat salah satu pendemo tersungkur lantaran terkena pukulan aparat. Beberapa dari mereka juga sempat diamankan, namun sudah dilepaskan setelah dimintai keterangan.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadi nan dikonfirmasi mengaku pihaknya bakal mencari oknum petugas nan melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Dan jika betul terbukti tindakan tegas etik bakal diberikan.

"Sedang dicari provost. Jika betul (melakukan) pemukulan bakal ditindak tegas. Kalau [demonstran] nan diamankan sudah dipulangkan," ujar Kombes Pol Ary usai demo tersebut berakhir.

Terkait pengamanan aksi, Ary mengatakan pihaknya sudah memberikan peringatan kepada peserta tindakan untuk membubarkan diri, karena waktu menyampaikan pendapat berhujung pada pukul 18.00 Wita. Instruksi pun diberikan kepada puluhan pasukan pengendalian masyarakat (Dalmas) Polresta Samarinda serta petugas nan mengendarai empat mobil water cannon.

"Dalmas tetap dalam susunan tidak melakukan pemukulan," serunya ketika itu.

Sementara itu tindakan demonstrasi nan terjadi pada Senin ini di Samarinda itu tak semuanya berasal dari massa mahasiswa. Berdasarkan pantauan ada pula aktivis organisasi masyarakat sipil hingga siswa STM.

Beberapa jam berorasi mereka tak sukses masuk ke dalam gedung majelis tersebut. Pun tak ada legislator juga urung keluar menemui mahasiswa.

Humas Makara, Muhammad Aspari Abidin menerangkan tuntutan ini merupakan refleksi dari kegelisahan masyarakat terhadap situasi nan terjadi saat ini. 

"Kami menuntut DPRD tidak tinggal tak bersuara dan mengambil langkah kongkret memperjuangkan hak-hak rakyat," ujarnya di sela-sela aksi.

Lima tuntutan lokal itu disuarakan berbareng dengan tuntutan lain nan memicu gelombang 'Panggilan Darurat' di Indonesia sejak pekan lalu. altim Faktual

Tuntutan-tuntutan nan disuarakan para demonstran di depan DPRD Kaltim itu adalah sebagai berikut:

Pertama pengesahan RUU Perampasan Aset, Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Penolakan Hak Guna Usaha (HGU) 26 ribu hektare lahan tambang di Kaltim.

Para pedemo juga mau Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan nan dinilai merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Terakhir, mengecam tindakan represif oleh abdi negara terhadap massa tindakan di sejumlah tempat di Indonesia.

"Kami mengutuk tindakan kekerasan ini dan memastikan tidak ada pelanggaran kewenangan asasi manusia dalam penanganan tindakan demonstrasi," kata Aspari.

Sejak Kamis lalu, demo bergelombang di sejumlah kota di Indonesia terpicu langkah Baleg DPR nan memutuskan mendorong ke Rapat Paripurna untuk mengesahkan merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK pada Kamis (22/8).

Rapat paripurna itu kemudian tak jadi menggelar sidang pengesahan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penundaan pengesahan itu lantaran rapat paripurna tak mencapai kuorum.

Belakangan pada Kamis malam, Dasco menyatakan DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada nan disodorkan Baleg, sehingga patokan itu bakal mengikuti Putusan MK.

KPU lampau melakukan rapat konsinyering pada Sabtu (24/8) malam, lampau dalam rapat kerja dengan DPR nan digelar pada Minggu (25/8) disepakati bahwa PKPU bakal mengikuti putusan MK soal pemisah usia calon dan periode pemisah bunyi partai untuk mencalonkan.

Aturan nan mengikuti putusan MK itu pun sudah diundangkan KPU lewat PKPU Nomor 10 Tahun 2024.

Meskipun demikian, tindakan dari mahasiswa dengan tajuk 'jangan lengah' hingga 'kawal putusan MK' tetap berjalan di sejumlah wilayah pada awal pekan ini. Selain di Samarinda, tindakan juga terjadi di Jakarta, Makassar, Padang, dan Semarang.

(rio/kid)

[Gambas:Video CNN]