Deputi OIKN Klaim Investasi Swasta di IKN Mencapai Rp 60 Triliun: Jangan Banyak Lihat yang Hoaks..

2 bulan yang lalu

ARTICLE AD BOX

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Alimudin menyatakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur hingga sekarang menelan investasi swasta dengan jumlah besar.

"Investasi dari swasta itu nyaris Rp 60 triliun. Jangan banyak lihat nan hoaks-hoaks bahwa ini bakal mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Semua itu saya pastikan tidak benar," ujar Alimudin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, sejak tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan untuk menyelesaikan prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa akomodasi umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan. Adapun penanammodal swasta, kata dia, terlibat mulai dari pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah.

Dalam waktu dekat, menurut Alimudin, juga bakal dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di IKN, dan ada sektor perbankan nan ikut serta. "Informasi ini perlu saya sampaikan, lantaran jika orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu kudu selesai di tahun ini. Enggak, tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar."

Lebih jauh, dia menyebut OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan IKN. Penyeseuaian izin itu dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan agar sesuai sasaran pada 2045.

Sebab, kata Alimudin, pada dasarnya, proses pembangunan IKN tetap panjang dan perlu waktu. Adapun faedah hasil pembangunan ibu kota negara bakal dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu.

Pembangunan IKN ini, menurut dia, adalah bagian dari sejarah besar nan sedang dibentuk. "Teman-teman semua kelak bakal menikmati, kami hanya menjadi bagian history the making-nya Ibu Kota Nusantara," ucapnya.

Merujuk linimasa pembangunan IKN dalam 5 tahap hingga 2045, pembangunan ibu kota baru itu memerlukan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen alias sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Hingga 31 Mei 2024, pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN. Sementara, investasi nan dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.

Selanjutnya: Berulang kali Presiden Jokowi menyebutkan...