Deret Keluhan Jokowi soal Sistem Perizinan Indonesia yang Ruwet

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali dalam satu dasawarsa terakhir mengeluhkan sistem perizinan di Indonesia nan ruwet dan berakibat negatif pada sejumlah sektor terkhusus aktivitas ekonomi.

Teranyar, Jokowi menyoroti rumitnya proses perizinan aktivitas konser musik hingga gelaran olahraga di Indonesia. Rumitnya izin itu menurutnya membikin Indonesia kandas mendatangkan Taylor Swift.

Jokowi kemudian mencontohkan gelaran Moto GP Mandalika beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyelenggara aktivitas saat itu kudu mengantongi 13 surat izin hingga surat rekomendasi.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu lemes dulu sebelum bertanding event nya. Mungkin tetap ada tambahan lagi izinnya," kata Jokowi dalam aktivitas peluncuran digitalisasi jasa perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Oleh karena itu, Jokowi menekankan sistem perizinan di Indonesia kudu dibuat semakin mudah sehingga penyelenggara aktivitas tidak ribet dalam mengurus birokrasi perizinan.

"Saya tanya ke penyelenggara, lantaran memang urusan perizinan kita ruwet," ujarnya.

Adapun CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah keluhan Jokowi lainnya mengenai perizinan di Indonesia dalam kurun waktu 2014-2024 sebagaimana berikut:

Rumit izin investasi

Pada 15 November 2014, Presiden Jokowi mengungkapkan selama satu pekan melakukan lawatan kerja ke luar negeri dan berjumpa dengan banyak pemimpin negara lain, dia selalu menerima keluhan lambatnya proses publikasi izin investasi di Indonesia.

"Perizinan mereka mau lihat kebijakan kita. Saya rasa tidak hanya Australia, tetapi negara lain juga," kata Jokowi.

Untuk dapat meningkatkan minat penanammodal menanamkan modalnya di Indonesia, Jokowi berjanji bakal menyederhanakan proses perizinan.

"Masalah izin terlalu lama, saya sudah mendengar dari bawah, penanammodal lokal maupun dari luar. Ada nan mau bangun pembangkit, urus izin bisa selama dua sampai enam tahun belum selesai. Bisa bercempera jika begini terus," keluh Jokowi.

Izin pembangkit listrik butuh 930 hari

Pada 26 Januari 2015, Presiden mengeluhkan tetap rumitnya alur publikasi izin hingga menyebabkan izin keluar bertahun-tahun. Ia pun mencontohkan rumit birokrasi pembangunan pembangkit listrik di Indonesia.

"Saya beri contoh izin Power Plant ada 52 izin. Apa-apaan ini?" tanya Jokowi.

Menurut Jokowi, proses publikasi izin kudu disederhanakan agar waktu nan dibutuhkan pemohon tak terlalu panjang.

"Ini butuh 930 hari, coba suruh nunggu. Buat saya, enggak bisa seperti ini," ujarnya.

Ruwet izin upaya perdagangan (SIUP)

Pada 15 Juni 2016, Presiden Jokowi juga mengakui perizinan di Indonesia ruwet dan bertele-tele. Hal itu dia sampaikan setelah menerima beragam keluhan mengenai kesulitan memperpanjang SIUP.

Jokowi lantas mengisahkan pengalamannya beberapa waktu silam saat datang ke instansi untuk mengurusi SIUP.

"Saya datangi, coba saya mau ngerti mengurus SIUP itu nan betul berapa hari alias berapa jam sih," kata Jokowi dikutip dari laman Kementerian PAN-RB.

"Saya datang nih syaratnya, diketik komputer. Saya rasa hanya dua menit rampung, lah kok bisa berminggu-minggu? tanya, ini sudah jadi kok bisa berminggu-minggu. Itu ruwetnya di mana," ungkap Jokowi mengisahkan pengalamannya.

Jokowi pun mengungkap kerumitan itu bukan hanya terjadi saat mengurus SIUP saja, namun proses perizinan di pembangkit listrik juga begitu.

Izin di wilayah nan lambat

Pada 23 Januari 2018, Presiden Jokowi menyoroti tetap lamanya proses perizinan di daerah. Ia meminta agar wilayah turut berupaya untuk menyederhanakan proses sebagaimana nan dilakukan pemerintah pusat.

"Untuk pembangkit listrik nan IPP (swasta), di pusat nyaris tiap hari saya marahi, sekarang bisa 19 hari. Di daerah, minta maaf, tetap 775 hari. Sekarang kita buka semuanya, artinya ada problem di daerah," kata Jokowi.

Hal nan sama juga didapatkan dalam perihal investasi di bagian pertanian. Di pusat, proses perizinan sudah dapat dilakukan dalam 19 hari. Sedangkan di daerah, proses tersebut tetap memerlukan waktu selama 726 hari.

"Di bagian perindustrian, di pusat waktunya juga tetap panjang, 143 hari. Di wilayah 529 hari. Artinya tetap banyak PR nan kudu kita selesaikan," kata dia.

Presiden mengingatkan, jika perihal ini terus berlanjut, mustahil perekonomian Indonesia meningkat.

Izin penggunaan lahan nan berbelit

Pada 8 Juli 2019, Presiden memerintahkan jajarannya agar izin investasi nan berangkaian dengan peralatan ekspor dan substitusi impor dipermudah. Ia apalagi memerintahkan agar izin investasi tersebut diberikan secepat-cepatnya dengan 'tutup mata'.

"Investasi nan berangkaian dengan ekspor, berangkaian dengan barang-barang substitusi impor tutup mata berikan izin secepat-secepatnya, tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan contoh izin nan tetap lama tersebut bisa dilihat dalam pemberian izin penggunaan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pun izin investasi di bagian petrochemical nan sudah berakhir setahun lebih lantaran proses pengurusan di kementerian tersebut menyantap waktu lama.

Investor ogah ke Pertamina dan PLN imbas ruwet birokrasi

Pada 20 November 2021, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya atas rumit prosedur investasi nan bakal dilewati penanammodal sebelum berbisnis di Indonesia, terutama di BUMN.

Jokowi mengaku terkadang mau marah atas ruwetnya birokrasi sehingga menghalang investasi masuk ke Indonesia.

"Saya memandang sebetulnya investasi nan mau masuk ke Pertamina, ke PLN, ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya, ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," kata Jokowi.

Jokowi menyentil proses birokrasi investasi nan berbelitan sehingga membuatnya agak kesal. Oleh karena itu, dia meminta agar dilakukan perbaikan prosedur investasi nan memudahkan penanammodal masuk ke Indonesia.

"Posisi-posisi inilah nan kudu terus diperbaiki dengan profesionalisme nan Bapak, Ibu, Saudara-saudara miliki," ujarnya.

Birokrasi ruwet bikin penanammodal kabur

Pada 7 Desember 2023, Presiden Jokowi menyoroti sulitnya melakukan pembebasan lahan dan sulitnya perizinan investasi. Di sisi lain, Indonesia dulu terlalu konsentrasi pada aspek pemasaran dengan semboyan investasi mudah.

"Dulu, kita ini selalu berorientasi pada pemasaran terus, marketing terus. Begitu penanammodal datang, pembebasan lahan gagal, kembali enggak jadi investasi. Investor datang lagi, ruwet perizinan. Balik, kembali lagi enggak jadi investasi," kata Jokowi.

Oleh lantaran itu, Kepala Negara meminta gubernur, bupati, hingga wali kota, maupun Kementerian Investasi membikin suasana investasi nan kondusif.

(khr/isn)

[Gambas:Video CNN]