Deret Ormas Agama Respons Izin Tambang: NU Puji Jokowi, KWI Tolak

Jakarta, CNN Indonesia --

Ormas keagamaan memberikan respons beragam mengenai sikap pemerintahan Joko Widodo akan memberikan izin mengelola pertambangan. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Respons positif datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU memuji Jokowi lantaran memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang. Mereka berterima kasih kepada Jokowi.

"Kebijakan ini merupakan langkah berani nan menjadi terobosan krusial untuk memperluas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya alam nan dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung," ucap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf melalui keterangan tertulis, Senin (3/6).

PBNU juga menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan tambang, dengan menjanjikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi upaya mereka.

Berbeda dengan PBNU, Muhammadiyah mengaku tetap perlu menggodok kebijakan Jokowi itu. Muhammadiyah menekankan pentingnya melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap akibat dan dampaknya di beragam tingkatan soal pengelolaan tambang ini.

"Muhammadiyah tidak bakal mengambil langkah secara tergesa-gesa guna mengukur keahlian dalam pengelolaan tambang sehingga tidak bakal menimbulkan masalah baik bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan negara," kata Saad Ibrahim selaku salah satu Ketua bagian PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah menekankan bahwa keputusan akhir mereka bakal didasarkan pada kajian nan komprehensif melalui konsultasi internal nan mendalam.

Respons lebih keras datang dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Sebagai wakil resmi Gereja Katolik di Indonesia, KWI menolak privilese mengelola tambang nan diberikan Jokowi kepada ormas keagamaan.

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut mengatakan gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan. KWI mengekspresikan kekhawatiran mendalam terhadap akibat moral dan lingkungan dari kebijakan tersebut.

"KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan nan diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik nan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan berbareng serta menjaga keutuhan buatan alam semesta," ucap Marthen.

KWI membujuk untuk mempertimbangkan akibat jangka panjang dari kebijakan ini terhadap keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, khususnya nan rentan.

Hal senada juga disampaikan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) nan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap akibat negatif nan mungkin ditimbulkan oleh kebijakan ini.

"Kami tidak mau independensi PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan perjuangan terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan upaya tambang. Berbagai persoalan nan diakibatkan oleh operasi industri pertambangan bakal terus kami sikapi dan kritisi," kata Ketua Presidium PP PMKRI, Tri Natalia Urada dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/6).

Mereka juga menyoroti potensi bentrok agraria dan kerentanan organisasi keagamaan dalam mengelola tambang dengan profesionalisme dan keberlanjutan.

Tetapi, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memberikan perspektif nan sedikit berbeda. Mereka menyatakan support mereka terhadap kebijakan tersebut. Mereka mendukung dengan asalkan pemerintah memberikan perlindungan dan pengarahan nan memadai kepada organisasi keagamaan nan terlibat.

"Prinsipnya, kita mendukung langkah pemerintah, nan krusial setara dan merata," Ketua Bidang Organisasi PHDI, Suresh Kumar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/6).

PHDI juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tambang tersebut dikelola dengan bertanggung jawab dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

(csr/DAL)

[Gambas:Video CNN]