Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
Pedagang memajang foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di lapaknya di area Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2024. Meski proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 tetap melangkah dan pelantikan presiden terpilih belum dilaksanakan, foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah mulai dipasarkan. TEMPO/Martin Yogi
Pedagang memajang foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di lapaknya di area Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2024. Meski proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 tetap melangkah dan pelantikan presiden terpilih belum dilaksanakan, foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah mulai dipasarkan. TEMPO/Martin Yogi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Dradjad Wibowo, buka bunyi perihal usulan agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk menangani hal-hal mengenai properti dan urban.

"Secara substansial, usul nan bagus. Dulu juga pernah ada Menteri Perumahan. Pak Cosmas Batubara dan Akbar Tandjung pernah bekerja di sana," kata dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 11 Mei 2024. 

Cosmas Batubara menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia pertama. Dia menjabat pada rentang 22 April 1978 hingga 21 Maret 1988. Sementara itu,  Akbar Tandjung menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indonesia pada 17 Maret 1993 sampai 21 Mei 1998.

Dradjad mengatakan, pembentukan kementerian baru itu memerlukan proses dan waktu nan panjang. Pasalnya, perundang-undangan kudu diubah terlebih dahulu. 

"Masalahnya ada di peraturan perundang-undangan. Jumlah dan nomenklatur kementerian dibatasi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU-nya kudu diubah dulu dan itu perlu waktu. Perlu proses prolegnas dan seterusnya."

Selain itu, kata dia, dari segi anggaran juga kudu dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya, penambahan kementerian baru otomatis bakal menambah pos anggaran negara pula. "Itu juga nan kudu dipertimbangkan dengan cermat."

Selanjutnya: Dradjad menyebut, tim belum menanyakan respons Prabowo sebagai presiden terpilih....

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Respons Airlangga soal Kursi Menteri ESDM Jadi Rebutan Golkar dan PAN

10 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Lebaran 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Respons Airlangga soal Kursi Menteri ESDM Jadi Rebutan Golkar dan PAN

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi soal bangku Menteri ESDM di Kabinet Prabowo-Gibran nan disebut-sebut jadi rebutan partainya dan PAN.


PKS Ingatkan Prabowo nan Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

23 menit lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
PKS Ingatkan Prabowo nan Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

PKS mengingatkan Prabowo mengenai kegunaan kontrol nan kudu tetap dilakukan dalam pemerintahan Prabowo.


PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

2 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

Respons PPP soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto nan mau menambah jumlah kementerian.


Soal Wacana Prabowo Tambah Kementerian, PKB Beri 3 Catatan

3 jam lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari beragam kepala desa di Indonesia nan menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Soal Wacana Prabowo Tambah Kementerian, PKB Beri 3 Catatan

Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut ada 3 perihal nan kudu diperhatikan Prabowo soal wacana penambahan jumlah kementerian dalam kabinet mendatang.


Pesawat Super Hercules Unit Terakhir Pesanan Prabowo Bakal Tiba Bulan Ini

3 jam lalu

 TEMPO/Imam Sukamto'
Pesawat Super Hercules Unit Terakhir Pesanan Prabowo Bakal Tiba Bulan Ini

Pesawat Super Hercules pesanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal segera tiba di Indonesia.


Kabinet Prabowo: 5 Kritik Terhadap Wacana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40

3 jam lalu

Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka dan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri aktivitas halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam aktivitas tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kabinet Prabowo: 5 Kritik Terhadap Wacana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40

Namun, wacana Kabinet Prabowo berjumlah 40 pos ini menjadi perbincangan publik, menuai kritik dan beragam respons dari beragam kalangan.


Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbareng Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berjamu dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat nan kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan pengarahan kepada semua menterinya untuk memberikan info ke dirinya. Apa kata pakar?


Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

5 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?


Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak nan Dijanjikan Posisi Menteri

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbareng Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berjamu dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat nan kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak nan Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran nan mengalami penambahan ditanggapi beragam pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.


Bamsoet Sebut Pelantikan Prabowo - Gibran Sangat Sulit untuk Dijegal

6 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Sebut Pelantikan Prabowo - Gibran Sangat Sulit untuk Dijegal

Bamsoet mengatakan tak ada celah untuk menunda alias membatalkan pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo - Gibran.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis