Di Balik Dugaan Restu Pemerintah Dongkel Arsjad Lewat Munaslub Kadin

Jakarta, CNN Indonesia --

Kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia nan diduduki Arsjad Rasjid didongkel oleh Anindya Bakrie melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sejatinya Arsjad Rasjid menjabat sebagai ketua umum Kadin hingga 2026 mendatang.

Meski begitu, Anindya membantah Munaslub itu bermaksud mengkudeta Arsjad Rasjid dari bangku ketua umum. Ia menyatakan Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub nan menetapkan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin baru tidak sah namalain ilegal. Pasalnya, Munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad pun bakal menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam penyelenggaraan Munaslub nan menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menilai upaya penjegalan terhadap dirinya itu memang menjadi misi segelintir pihak. Ia pun meyakini pemerintah maupun Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak cawe-cawe dalam kisruh Kadin Indonesia tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan keputusan presiden (Keppres) mengenai terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub bakal segera diproses.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia dari waktu ke waktu selalu beririsan dengan kekuasaan. Hal itu juga terjadi pada Arsjad Rasjid nan sempat menjadi nahkoda TPN Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Dalam kontestasi politik nasional itu, Arsjad Rasjid berbeda hadapan dengan pemerintah Jokowi nan terkanalisasi pada pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabumingraka.

"Sedikit banyak ada ekses elektoral, kemudian ekses politik nan mengemuka ketika nan menang Prabowo-Gibran," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/9).

Ia menilai wajar jika Arsjad Rasjid terkena akibat negatif atas pilihan politiknya. Menurut Agung, perihal itu biasa terjadi dalam dinamika politik.

"Saya melihatnya ini akibat logis secara politik bahwa ketika pilihan Pak Arsjad berbeda ya sedikit banyak ada akibat negatif ke beliau nan terjawantah saat terjadi Munaslub di Kadin," ucapnya.

Agung mengatakan Kadin merupakan organisasi upaya nan tidak bisa dilepaskan dari politik. Tak hanya itu, Kadin juga beririsan kuat dengan pemerintah.

"Saya berambisi kemarin Pak Arsjad tidak melakukan 'perlawanan' lantaran menghabiskan energinya lantaran nan dilawan ini istana, kekuasaan," ujar Agung.

Strategi rezim rangkul pebisnis di politik

Ia menyebut penggulingan Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin juga bagian dari strategi pemerintah merangkul kalangan upaya untuk kepentingan politik.

Upaya itu dilakukan agar program-program pemerintah nan sudah direncanakan bisa dieksekusi secara akseleratif. Karena itu, pemerintah memberikan restu kepada Anindya Bakrie untuk mengkudeta Arsjad Rasjid melalui Munaslub.

"Munaslub direstui pemerintah. Jelas, definitif restu negara sudah turun ke Anin dan pertandingan selesai. Kalau mau dilanjutkan bisa tapi energinya bakal terbuang. Kan ujungnya Kemenkumham," tuturnya.

Sementara Pakar norma pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritik kehadiran Supratman dalam aktivitas konvensi pers nan dihelat oleh Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Menurutnya, Supratman tak mempunyai kepentingan untung datang dalam aktivitas tersebut. Ia menilai kehadiran Supratman justru menunjukkan keberpihakan terhadap Anindya Bakrie.

"Itu kan keliatan bahwa dia memang berpihak. Menurut saya Menkumham nan begini orang nan belum mampu, belum matang. Enggak pantes jadi Menkumham," kata Fickar.

Pemerintah ikut kombinasi urusan Kadin

Selain itu, lanjut dia, kehadiran Supratman juga semakin menegaskan bahwa pemerintah Jokowi ikut kombinasi dengan urusan internal Kadin.

Fickar turut menyoroti langkah Supratman nan bakal segera mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Fickar beranggapan pengesahan itu terlalu cepat. Padahal, dia percaya Supratman mengetahui bahwa ada bentrok antara beberapa pengurus Kadin.

"Menurut saya terlalu cepat. Mestinya dia menahan diri sebagai nan mewakili negara dalam perihal ini pemerintah RI tidak berpihak pada salah satu pihak. Jadi menurut saya harusnya dia tidak mengesahkan kedua-duanya sampai ada rekonsiliasi di antara dua golongan itu," ujarnya.

Ia menyebut bakal lebih bijak jika Supratman tidak mengesahkan kepengurusan keduanya. Kalaupun Supratman mau berpihak, kata dia, mestinya berpihak pada Arsjad Rasjid.

Fickar menilai keberpihakan Supratman terhadap Anindya Bakrie justru memantik bentrok lebih besar di tubuh Kadin.

"Itu kan ngomporin, sama dengan ngomporin agar konfliknya lebih besar," tutur Fickar.

"Harusnya dia jadi penengah, bijaksana, tidak main sahkan saja. Kalaupun mau mengesahkan saja secara sosiologis nan lama mestinya. Bukan nan tiba-tiba muncul gara-gara bikin kongres luar biasa nan enggak jelas," imbuhnya.

Jokowi sendiri mengatakan masalah Kadin ini sebagai kisruh internal. Ia juga mengimbau agar masalah dalam organisasi pengusaha itu tidak dikaitkan dengan pemerintah, terutama dirinya.

"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

"Jangan kelak bola panasnya disorong ke saya," imbuhnya sembari terkekeh.

(lna/DAL)

[Gambas:Video CNN]