Digugat Perdata Rp3 Triliun, PT Waskita Karya dan Kedutaan Besar India Mangkir Sidang di PN Jaktim

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
Waskita Karya. Istimewa
Waskita Karya. Istimewa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda sidang gugatan perdata oleh 24 penduduk nan menolak pembangunan gedung Kedutaan Besar India di Kawasan Jakarta Selatan. Majelis menunda sidang dengan nomor perkara 316/Pdt.G/PN.JKT.TIM ini lantaran Tergugat I PT Waskita Karya dan Tergugat II Kedutaan Besar India mangkir. Sementara itu, hanya Tergugat III PT Bita Enarcon Engineering nan menghadiri sidang ini. 

Hakim Ketua Darius Naftalis mengatakan sidang perkara ini bakal kembali digelar pada Rabu, 17 Juli 2024 pukul 10.00. 

“Sidang ditunda, dengan aktivitas panggilan para tergugat,” kata Darius saat memimpin sidang pada Rabu, 3 Juli 2024. 

Sementara itu, Darius menyebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengirimkan surat undangan ke Kedutaan Besar India untuk menghadiri sidang pada hari ini. Namun, surat nan dikirim via pos itu ditolak. 

“Sudah dipanggil melalui pos, tapi kiriman ditolak oleh nan bersangkutan,” kata dia. Dalam sidang ini, Darius dibantu dua pengadil anggota, ialah Riyobo dan Tri Yuliani. 

Selain dua tergugat mangkir, pihak nan turut tergugat seperti  Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan juga tak menghadiri sidang ini. 

Awalnya, sidang ini bakal digelar pada Rabu pagi pukul 10.00. Namun, sidang baru berjalan sekitar pukul 13.30 dengan hanya mengecek kehadiran masing-masing pihak nan berperkara. 

Selanjutnya baca: Warga terdampak minta pembangunan dihentikan lantaran tak miliki Amdal
  • 1
  • 2
  • Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Hari ini, Sidang Perdana Gugatan 24 Warga Terhadap Waskita Karya dan Kedubes India

5 jam lalu

Waskita Karya. Istimewa
Hari ini, Sidang Perdana Gugatan 24 Warga Terhadap Waskita Karya dan Kedubes India

24 penduduk menggugat PT Waskita Karya, Kedutaan Besar India dan PT Bita Enarcon Engineering lantaran dinilai melawan hukum


Anak Pendiri Astra Gugat Waskita Karya dan Kedutaan India, Gara-gara Bangunan 18 Lantai?

6 jam lalu

Waskita Karya. Istimewa
Anak Pendiri Astra Gugat Waskita Karya dan Kedutaan India, Gara-gara Bangunan 18 Lantai?

Sebanyak 24 warga, di antaranya anak pendiri Astra, Edwin Soeryadjaya, menggugat Kedutaan Besar India di Jakarta dan PT Waskita Karya di PN Jaktim.


Singapura Bakal Mempermudah Pemberantasan Kasus Pencucian Uang

19 jam lalu

Merlion, patung nan menjadi ikon Singapura (TEMPO/Nia Pratiwi)
Singapura Bakal Mempermudah Pemberantasan Kasus Pencucian Uang

Amendemen RUU terbaru di Singapura bakal mempermudah pemberantasan kasus pencucian uang.


Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

1 hari lalu

Jonathan Greenblatt. Gage Skidmore/Wikipedia
Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

Iran, Suriah dan Korea Utara dituduh memberi support kepada Hamas dalam sebuah gugatan nan diajukan lebih dari 100 korban serangan 7 Oktober di Israel.


BEI Publikasi 50 Emiten nan Terancam Delisting, Ada Waskita Karya dan Anak Perusahaan Bakrie

1 hari lalu

Waskita Karya. Istimewa
BEI Publikasi 50 Emiten nan Terancam Delisting, Ada Waskita Karya dan Anak Perusahaan Bakrie

BEI mempublikasi daftar 50 saham alias emiten nan terancam dicoret dari pencatatatan alias delisting. Ada PT Waskita Karya Tbk, alias WSKT dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL).


Terkini: APBD Jakarta nan Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di area Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan bangku di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terkini: APBD Jakarta nan Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dikabarkan didorong oleh ayahnya, Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.


Sahamnya Masih Disuspensi, Waskita Karya Klaim Progres Restrukturisasi Utang Sudah 75 Persen

4 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan tol Becakayu area Kalimalang, Jakarta, 7 November 2017. Saat ini, kontraktor ialah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sedang merampungkan Seksi 1A mulai dari Kampung Melayu-Cipinang Muara, sepanjang 3,5 kilometer. Tempo/Tony Hartawan
Sahamnya Masih Disuspensi, Waskita Karya Klaim Progres Restrukturisasi Utang Sudah 75 Persen

Waskita Karya mengungkapkan perkembangan pemulihan kondisi atas suspensi sahamnya. Hingga kini, restrukturisasi utang sudah mencapai 75 persen.


Pengadilan Belanda Diminta Larang Ekspor Suku Cadang F-35 dengan Tujuan Akhir Israel

4 hari lalu

Pengacara Liesbeth Zegveld mengawasi kasus pengadilan mengenai golongan kewenangan asasi manusia nan berupaya menghalangi pemerintah Belanda mengekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel, nan mereka klaim memungkinkan terjadinya kejahatan perang di Jalur Gaza nan terkepung, di Den Haag, Belanda, Februari 12, 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Pengadilan Belanda Diminta Larang Ekspor Suku Cadang F-35 dengan Tujuan Akhir Israel

Pengadilan Belanda diminta memerintahkan pemerintah memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 nan mungkin berhujung di Israel.


Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

5 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

Juru bicara Partai Move Forward (MFP) Thailand memperkirakan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pembubaran partainya bakal diumumkan awal bulan depan.


PTUN Batalkan Pencabutan Izin Kresna Life, Pengamat: Sebaiknya OJK Tak Ajukan Kasasi

10 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
PTUN Batalkan Pencabutan Izin Kresna Life, Pengamat: Sebaiknya OJK Tak Ajukan Kasasi

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan jika OJK tak mengusulkan kasasi maka pengguna Kresna Life mendapatkan kepastian hukum.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis