Dirut Garuda Indonesia Sebut Belum Ada Dampak dari Pembatasan Perjalanan Dinas

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto nan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Prabowo meminta para menteri dan pejabat pemerintah untuk menghemat perjalanan dinas di era kepemimpinannya.

Irfan mengatakan Garuda Indonesia belum terdampak dari patokan pemerintah itu. “Belum kelihatan. Kalau itu, ya, kami ikut,” kata Irfan saat ditemui di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin, 11 November 2024. 

Meski demikian, Irfan mengatakan para pejabat pastinya bakal tetap mengadakan perjalanan dinas. Namun, usai peraturan itu dikeluarkan para pejabat otomatis bakal mengurangi rapat-rapat nan berjalan di luar kota. “Rapat jika mesti pergi, ya, pergi,” kata dia. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat info penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat di Kabinet Presiden Prabowo. Surat bernomor S-1023/MK.02/2024 itu meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Edaran nan ditetapkan pada 7 November 2024 sebagai tindak lanjut pengarahan presiden. Tujuannya agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi shopping di sisa tahun anggaran. “Terhadap shopping perjalanan dinas dilakukan penghematan minimal 50 persen, dari sisa pagu shopping DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024, terhitung sejak surat ini ditetapkan,” demikian tertuang dalam poin ke dua surat Sri Mulyani itu, dikutip Ahad, 10 November 2024.

Surat tersebut ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Ada tujuh poin nan tertuang dalam petunjuk tersebut. Para pejabat diminta berhemat dengan tetap menjaga sasaran sasaran program masing-masing.

Jika ada kebutuhan anggaran shopping perjalanan dinas nan kudu dipenuhi setelah penghematan dilakukan, menteri alias ketua lembaga dapat mengusulkan pengecualian penggunaan sisa biaya kepada menteri keuangan.

Kebijakan penghematan ini dikecualikan bagi unit nan penyelenggaraan tugas dan kegunaan utamanya memang memerlukan perjalanan dinas. Pengecualian juga bertindak bagi biaya perjalanan dinas tetap, seperti penyuluh pertanian, ahli penerang, penyuluh kepercayaan serta kedutaan besar alias perwakilan diplomatik nan ditugaskan.

Pembatasan anggaran dilakukan secara berdikari oleh kementerian dan lembaga melalui sistem revisi, dan mencantumkannya dalam catatan laman IV A DIPA. Revisi pencantuman dilaksanakan di instansi wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Para pemimpin masing-masing lembaga diminta mengoordinasikan penyelenggaraan penghematan tersebut. 

Kementerian dan lembaga tak dapat mengusulkan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas, sebelum melakukan revisi. Hal ini bermaksud memastikan penerapan pembatasan biaya perjalanan dinas betul-betul dilaksanakan.

Dampak info menteri finansial mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas mulai terlihat di sektor upaya perhotelan. Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan telah menerima laporan pembatalan aktivitas pemerintah dari sejumlah hotel di daerah. 

Maulana mengatakan setelah petunjuk itu terbit, pembatalan agenda pemerintahan mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. “Yang saya sudah dengar (pembatalan) itu salah satunya dari Jawa Barat. Kemarin saya juga dengar dari Makassar. Ada beberapa wilayah lain nan juga ikut melaporkan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 10 November 2024.

Menurut dia, patokan ini bakal berakibat besar lantaran memangkas anggaran ditarget minimal 50 persen. Selama ini, Yusran menambahkan, kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 persen. “Bahkan ada nan lebih, bisa sampai 60 persen,” kata dia.

Agenda pemerintah di hotel-hotel wilayah biasanya mulai ramai pada kuartal kedua, alias sejak April. Terus meningkat hingga kuartal empat November. Peningkatan ini sesuai dengan pola anggaran pemerintah nan puncaknya biasanya terjadi akhir tahun.

Dengan adanya info resmi efisiensi anggaran perjalanan dinas, dia menduga tetap bakal ada laporan lagi banyak hotel. Khususnya di wilayah nan sangat berjuntai pada aktivitas pemerintah pusat lantaran bukan berada di area pariwisata.

Pembatalan ini berakibat pada proyeksi pendapatan hotel selama setahun. Pengusaha, dia menerangkan sudah menghitung keuntungan, lantaran agenda pemerintah kebanyakan tak mendadak. Ada banyak nan sudah melakukan reservasi di awal dan sudah ada kesepakatan alias deal antara penyelenggara dan pihak hotel. “Kami berambisi (pembatalan) tidak terjadi pada saat tutup tahun agar tak banyak impact-nya terhadap di semua sektor,” ujarnya. 

PHRI mendukung efisiensi anggaran pemerintah, namun pembatasan perjalanan dinas dianggap dapat menciptakan pengaruh berganda bagi perekonomian daerah. Bagi hotel, dia berujar, efeknya terhadap tenaga kerja. Sedangkan sektor lain nan bakal kena imbasnya adalah upaya makanan minuman dan upaya mikro mini menengah alias UMKM.

Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.