Djarot PDIP: Reshuffle Jadi Ajang Jokowi Kontrol Pemerintahan Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut reshuffle alias perombakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menjadi kesempatan Presiden Joko Widodo untuk mengontrol orang-orang di Pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kami anggap bahwa ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi event alias kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol orang-orangnya pada pemerintahan nan bakal datang," kata Djarot dalam konvensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Djarot pun mempertanyakan argumen perombakan Menkumham dilakukan di menit-menit akhir jelang transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto.

Ia menyebut kemungkinan Yasonna ditegur Jokowi lantaran tidak meminta persetujuan atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP beberapa waktu lalu.

"Karena pengesahan kepengurusan partai kudu melalui Kemenkumham," ujarnya.

"Apakah Pak Yasonna diberhentikan lantaran sebagai kader partai, beliau kemarin mengikuti aktivitas deklarasi di Medan ialah deklarasi untuk mencalonkan Edy Rahmayadi," imbuh Djarot.

Djarot menyebut pengambilan keputusan strategis itu bakal menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.

"Oleh lantaran itu kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih ialah Pak Prabowo?" tanya Djarot.

Sebab, kata dia, Prabowo tidak terlihat menghadiri aktivitas pelantikan di Istana Negara Jakarta pagi tadi.

Duga reshuffle Menkumham agar Golkar dan PKB bisa dikendalikan Jokowi

Lebih lanjut, Djarot menduga penggantian Menkumham dilakukan agar Partai Golkar dan PKB berada di bawah kendali Jokowi.

Hal itu lantaran Kemenkumhan mempunyai kewenangan untuk mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat.

"(Jokowi) mengontrol ya. Karena sebelum 20 Oktober nyaris semua partai mengadakan pemilihan kepengurusan tingkat pusat. Ada Muktamar, Munas, Nasdem juga, PAN juga. Artinya, kami menduga pasti ada kaitannya dengan persoalan seperti itu," kata Djarot.

Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa kedudukan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Selain jejeran menteri dan wakilnya, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga baru, termasuk lembaga nan baru dibentuk ialah Badan Gizi Nasional.

Mereka yakni, Menkumham Supratman Andi Agtas mengganti Yasonna dari PDIP. Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menggantikan Bahlil Lahadalia, keduanya dari tim pemenangan Prabowo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif, profesional.

Lalu ada Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, orang dekat Prabowo nan mengisi posisi baru. Kepala BPOM Taruna Ikrar menggantikan Rizka Andalusia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai lembaga baru nan dibentuk Presiden.

Terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dia sebelumnya masuk dalam jejeran ahli bicara TKN Prabowo-Gibran.

(lna/isn)

[Gambas:Video CNN]