Dorong Anak Muda Prioritaskan Produk Lokal, Zulhas: Untuk Tekan Impor Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong generasi muda memprioritaskan produk lokal untuk tekan produk impor ilegal. Dengan adanya bingkisan demografi, Zulhas menilai pilihan shopping dan penggunaan produk lokal anak muda bakal berpengaruh kepada perekonomian. Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri sosialisasi Kecintaan Produk Dalam Negeri di SMAN 53 Jakarta, Jakarta Timur, Senin, 14 Oktober 2024.

“Semua punya peran dalam tercapainya Indonesia Emas 2045, dan itu dapat dimulai dari perihal sederhana nan bisa dilakukan oleh generasi muda. Salah satunya adalah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri,” ucap Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis.

Zulhas mengatakan, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perekonomian nan berpihak pada produsen lokal sekaligus mengurangi banjirnya produk impor ilegal. Hal ini dia nilai bakal menjadi kian efektif jika diiringi peran serta generasi muda nan bangga menggunakan dan memperkenalkan produk dalam negeri kepada masyarakat.

“Semakin banyak nan berkeinginan dan memilih penggunaan produk dalam negeri nan sekarang kualitasnya semakin baik, maka produk impor terlarangan juga bakal dapat ditekan peredarannya,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengaku putus angan lantaran kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tak kunjung membaik dalam satu tahun belakangan. Dia merasa, beragam izin dan satuan tugas buatan pemerintah tak kuasa menopang lesunya industri akibat banjir impor dari Cina.

Iklan

Karena itu, menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, Nandi meminta pemerintah berfokus mengampanyekan masyarakat agar membeli produk-produk dalam negeri. Menurut dia, imbauan itu keluar dan dsampaikani dari level presiden hingga pejabat-pejabat di tingkat daerah. "Saat ini hanya itu nan bisa kami harapkan," ucapnya saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 28 September 2024.

Sejak 2021, pemerintah telah menerbitkan beragam izin mengatur industri TPT, dari pengenaan bea masuk tambahan hingga relaksasi impor. Nyatanya, Nandi mengatakan kebijakan-kebijakan itu tak efektif. Para importir tak jera memasukkan barang-barang jadi secara terlarangan dari luar negeri. Akibatnya, kata dia, banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri TPT sedikit mendapatkan angin segar tatkala momentum pemilihan kepala darah (pilkada) menyeruak pada tahun ini. Para pengusaha konveksi nan mengerjakan pesanan seragam sedikit terbantu oleh banyaknya permintaan pembuatan baju partai. Dengan momentum ini, dia menyatakan produksi terdongkrak hingga 30 persen. Namun, para pengusaha ritel tetap berat untuk bangkit.

Pilihan editor: Momen Tepat untuk Investasi Dolar AS, Analis: Tunggu Rupiah di Bawah Rp15 Ribu