DPR Bentuk Pansus, Muhadjir Buka Suara soal Kuota Haji Digeser Kemenag

Makassar, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku mengetahui soal kuota haji nan digeser Kemenag untuk perjalanan jemaah haji Indonesia 2024.

Hal itu disampaikan Muhadjir merespons pembentukan panitia unik (pansus) kewenangan angket penyelenggaraan ibadah haji oleh DPR pada Selasa (9/7). Salah satu nan dipersoalkan mengenai penyelenggaraan perjalanan jemaah haji Indonesia 2024 adalah pergeseran tambahan kuota haji.

Muhadjir menuturkan sejauh ini dalam proses penyelenggaraan haji 2024 tidak ada ditemukan persoalan nan serius.

"Ada (kuota haji digeser kemenag) tapi itu persoalan teknis, saya sudah ke sana, melakukan pertimbangan di sana dan sudah mendapatkan penjelasan nan cukup lengkap. Dan sementara ini, konklusi saya tidak ada masalah, tapi kelak kita lihat hasilnya," ujar Muhadjir usai meresmikan Gedung Universitas Terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/7).

Sementara itu, Muhadjir mengaku tak bakal mempersoalkan pembentukan pansus di DPR, lantaran itu memang kewenangan lembaga legislatif tersebut.

"Itu kan haknya DPR, kelak kita lihatlah hasilnya," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/7) kemarin lampau telah mengesahkan pembentukan panitia unik (pansus) kewenangan angket penyelenggaraan ibadah haji. Ada 30 personil majelis nan masuk di pansus haji itu.

Para personil terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 7 orang, Fraksi PKB 3 orang, Fraksi Partai NasDem 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 4 orang, Fraksi Partai Demokrat 3 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, dan 1 orang dari Fraksi PPP.

Sejak pekan lalu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) nan juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR getol mendorong pembentukan pansus angket untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Cak Imin menyebut Timwas DPR punya banyak temuan nan memprihatinkan dan terulang tiap penyelenggaraan haji.

Senada Muhadjir, sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku siap mengikuti proses pansus angket pengawasan ibadah haji nan baru saja dibentuk DPR RI.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses nan dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," kata Yaqut kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa ini juga.

Dia mengaku bakal menjelaskan seluruh proses dan penyelenggaraan haji di lapangan nan telah terjadi.

"Semua proses kita bakal laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai penyelenggaraan ibadah haji bakal kita sampaikan, apa adanya," ujar eks Ketua Umum GP Ansor tersebut.

(mir/kid)

[Gambas:Video CNN]