DPR Kritik Keras BSSN Buntut Peretasan: Ini Kebodohan Nasional

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi I DPR Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) nan dinilai telah abai hingga terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDN).

Hasanuddin menganggap itu sebagai kegoblokan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran info sering terjadi selama bertahun-tahun.

"Ini sebetulnya kecelakaan alias kegoblokan nasional. Karena apa, prihatin. Kita sudah nyaris lima tahun ya, bekerja sama, mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN, selalu melaporkan ada serangan," kata Hasan dalam rapat di Komisi I DPR, Kamis (27/6).

Hasan mengungkap info peretasan nan terus berulang namun tak ada perbaikan dari BSSN. Dia mengungkap laporan BSSN soal jumlah peretasan selama 2023 mencapai 1.011.209 kejadian peretasan.

"Tapi terus aja begitu. Apakah kita hanya bakal melaporkan kejadian itu, alias melakukan upaya-upaya agar kejadian itu tidak terjadi. Itu nan pertama," katanya.

Kritik juga dilontarkan personil Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta. Menurut dia, peretasan PDN seumpama penumpang pesawat nan menitipkan peralatan di loker.

Namun, titipan peralatan tersebut lenyap dan namun penyedia jasa justru menyalahkan penumpang. Menurut dia, pemerintah perlu bekerja keras lantaran berangkaian dengan keamanan nasional.

"Kita perlu bekerja lebih keras lantaran soal info center ini a matter of cyber national security. Tetangga kita di Singapura ada kebocoran sedikit, keamanan nasional," kata Sukamta.

Komisi I DPR menggelar rapat dengan BSSN dan Kominfo pada hari ini usai terjadi peretasan terhadap Pusat Data Nasional.

Rapat dihadiri langsung Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.

"Komisi I mengadakan rapat ini lantaran kami mencermati satu pekan terakhir terjadi keresahan di masyarakat menyusul adanya gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara, nan disebarkan serangan siber," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

PDN lumpuh lantaran diserang peretas. Berdampak pada pelayanan digital di 210 lembaga pemerintah. Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat info nan berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

(thr/bmw)

[Gambas:Video CNN]