DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

Sedang Trending 5 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan lembaganya mengapresiasi aktivitas Reforma Agraria Summit 2024 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dia menyebut aktivitas ini baik untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia. 

“Dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Kami tentu dari Komisi II mendukung penuh, khususnya mengenai anggaran,” kata Junimart usai menghadiri Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, pada Jumat, 14 Juni 2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruangan sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas jenis persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara nan digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024. 

Senyampang itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP ini mengatakan Komisi II bakal tetap mengawal dan mengawasi penyelenggaraan reforma agraria nan tengah berlangsung. Langkah itu disebut sebagai upaya memaksimalkan keahlian Kementerian ATR/BPN. 

“Supaya kementerian ini bekerja maksimal,” kata dia. 

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan persoalan agraria. Dia berdasar kedua kementerian ini kerap terjadi masalah. 

“Dalam praktik nan ada selama ini membikin keresahan di masyarakat. Sertifikat (dari Badan Pertahanan) sudah terbit lama, tapi tidak bisa menopang ekonomi. Ketika diperbankan ditolak, alasannya sebagian tanah nan dimiliki itu masuk area hutan,” kata Junimart. 

Selanjutnya baca: Reforma Agraria Summit 2024 telaah bentrok hingga proyeksi penyelesaian
  • 1
  • 2
  • Selanjutnya

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis