Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam rangkaian agenda rapat nan bakal mulai efektif pada pekan depan.
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan rapat salah satunya bakal membahas usulan Pigai mengenai anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menteri HAM kita bakal undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak (Natalius). Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman kita tanya," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Willy menilai usulan tersebut bukan tidak mungkin untuk disetujui. Ia meyakini Menteri HAM punya pertimbangan dengan mengusulkan kenaikan anggaran dari sekitar Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurut Willy, HAM merupakan spirit esensial dalam bernegara. Sebab, di dalamnya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk di antaranya makan bergizi hingga mempunyai tempat tinggal.
"Fundamental right itu nan kudu kita lihat kan, bukan hanya masalah sipol (hak-hak sipil dan politik) ya, tapi juga ekosob (ekonomi, sosial, budaya). Kalau itu masuk sipol dan ekosob, itu sangat worth it, Rp20 triliun itu," katanya.
Namun, Willy mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sikap DPR mengenai usulan tersebut. Ia mengaku bakal mengkaji terlebih dahulu, termasuk program kerja nan bakal dilakukan dengan jumlah itu.
"Kita tunggu aja, dan kita husnuzon saja, apa nan bakal menjadi kebutuhan beliau, toh kementeriannya sudah ada sendiri," ujarnya.
DPR bakal kaji usul anggaran Rp20 triliun
Sementara Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengatakan pihaknya bakal mengkaji usulan anggaran Rp20 triliun dari Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai.
Menurut Adies, pihaknya belum bisa memutuskan usulan nan disampaikan Pigai lantaran belum memandang rinciannya, terutama apakah jumlah itu masuk logika alias tidak.
"Kita belum lihat apa-apa saja nan diajukan dari 60 ke 20 triliun, kelak kita bakal lihat apakah masuk logika alias tidaknya. Kita bakal lihat," kata Adies.
Adies menjelaskan bahwa usulan itu baru bakal dikaji pada 2025 mendatang dan jika disetujui baru bakal bertindak untuk 2026. Sebab, alokasi anggaran untuk 2025 telah disahkan DPR sebelumnya.
"Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin, jadi pembahasannya pasti 2025 dimulai, jika enggak salah sekitar bulan April," ujarnya.
Nantinya, pembahasan tersebut bakal melibatkan Kementerian Keuangan. Mereka, kata Adies, bakal memandang apakah usulan tersebut bisa ditopang oleh APBN sesuai kebutuhan lembaga dan kementerian lain.
"Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan tetap ada nan kurang, ada nan minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru," katanya.
Namun, menurut Adies, semua usulan anggaran kementerian bisa saja disetujui selagi perihal itu masuk logika tinggal disesuaikan dengan keahlian APBN. Hanya saja, Adies turu menyoroti sejumlah lembaga nan permintaannya tak bisa dipenuhi lantaran beban APBN tak sanggup memenuhinya.
"Demikian juga tunjangan abdi negara norma seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada empat peradilan, militer, agama, umum, dan tata upaya negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya bakal tinggi juga," katanya.
Natalius Pigai mengaku punya segudang rencana program nan bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia nan menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.
Menurutnya, Unham bakal memberi kontribusi krusial bagi penguatan HAM di Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaku mau memperkuat perlindungan HAM. Menurutnya, dengan anggaran nan hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.
"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu nan saya butuh, itu bakal satu-satunya di bumi lho," katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10).
(thr/fra)
[Gambas:Video CNN]