Dua Cagub Bali Sepakat Kampanye Pilkada Tanpa Baliho di Pulau Dewata

Denpasar, CNN Indonesia --

Dua bakal calon gubernur Bali yang sudah mendaftar untuk ikut pilkada serentak 2024 di KPU, Wayan Koster dan Made Muliawan Arya (De Gadjah) secara terpisah sama-sama menyatakan persetujuannya pada pendapat kampanye tanpa iklan di Pulau Dewata tersebut.

Pertama, Calon Gubernur (Cagub) Bali dari PDIP, Wayan Koster mengaku sangat mendukung soal pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali nan mengusulkan kampanye tanpa menggunakan atribut baliho.

Koster nan juga Ketua DPD PDIP Bali berduet dengan I Nyoman Giri Prasta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024.

"Saya setuju sekali dengan pendapat KPU tidak ada baliho. Sebenarnya saya lebih dulu (mengusulkan) dari KPU tanpa baliho. Karena saya sudah satu periode jadi gubernur, nggak perlu baliho," kata calon petahana itu saat ditemui di Kantor DPD PDIP Bali, di Denpasar, Rabu (28/8).

Ia menilai, pendapat kampanye tanpa iklan itu paling tidak ada unsur pengendalian sampah iklan saat Pilkada 2024 dan Pulau Bali bisa menjadi lokasi wisata nan kian apik.

"Iya paling tidak ini kan ada unsur pengendalian oleh KPU. Supaya Bali nan menjadi lokasi wisata ini lebih apik dan tidak terlalu carut marut dengan adanya baliho," imbuhnya.

Sementara, mengenai saat ini ada sejumlah iklan dirinya dengan cawagub I Nyoman Giri Prasta itu bukan iklan untuk kampanye Pilkada dan nantinya bakal diterbitkan oleh aparat.

"Iya kan iklan bukan pilkada. Nanti abdi negara nan bakal menertibkan," ungkapnya.

Selain itu, Koster juga setuju dengan konsep KPU Bali soal skema debat di Pilgub Bali nanti. KPU menggagas nantinya debat antarkandidat mengusung konsep Balinese alias kearifan lokal, digelar di sebuah wantilan alias balai unik Bali nan berukuran besar, dan tidak dihadiri penonton nan banyak.

Konsep debat tersebut, adalah duduk bersila di wantilan dan biasanya digunakan pada saat penentuan pemimpin desa alias tokoh budaya di Bali. Konsep ini mengutamakan budaya sopan-santun, santuy dan beretika dan tanpa podium.

"Sangat bagus. Karena semakin dekat dengan rakyat bawah. Itu kan rill masalah kita kan di masyarakat, di desa-desa dan di banjar. Kita ikuti patokan KPU saja. Karena KPU sudah punya aturan, iya kudu dijalankan kita sebagai peserta pilkada, iya kudu ikut," ujarnya.

De Gadjah

Sementara itu Made Muliawan Arya atau De Gadjah nan berpasangan dengan Putu Agus Suradnyana (PAS) juga ikut mendukung kampanye tanpa baliho.

De Gadjah mengatakan apapun imbauan KPU, pihaknya bakal mengikuti perihal itu. Dan, apalagi itu tentang soal kebersihan dan juga untuk menjaga lingkungan hidup di Pulau Bali.

"Dan imbauan KPU tentunya kami berdua dengan kakak kami (Putu Agus Suradnyana), apa himbauan KPU kami tentunya bakal ikuti dan bakal lakukan," kata De Gadjah saat konvensi pers di KPU Bali, Kamis (29/8).

Ia juga menyebutkan, untuk soal menjaga lingkungan di Bali itu juga masuk dalam visi dan misi dirinya.

"Karena bagaimanapun menjaga kebersihan alias menjaga lingkungan itu adalah bagian dari salah satu visi dan misi kami," ujar De Gadjah.

Untuk Pilkada Bali, mereka disokong Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Bali, nan terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PSI.

De Gadjah adalah Ketua DPD Partai Gerindra Bali dan calon personil DPRD Bali terpilih 2024.

Sementara itu, Putu Agus Suradnyana adalah mantan Bupati Buleleng dua periode dan mantan Ketua DPC PDIP Buleleng. Putu Agus sekarang sudah tidak berbareng PDIP lagi, karena maju sebagai pasangan De Gadjah.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan mengusulkan agar saat kampanye pada pemilu untuk partai tidak perlu menggunakan iklan lantaran dinilai hanya buang-buang duit negara.

Lidartawan menawarkan, kepada seluruh ketua partai di Bali agar membikin perubahan saat pemilu dengan tidak perlu memasang iklan tapi lebih kepada pemanfaatan teknologi.

"Kampanye, gimana kita membikin sebuah perubahan di Bali ini, tidak usah pakai baliho. Kita pakai nan lain, lantaran pemasangan iklan menyulitkan banyak orang terutama Bawaslu nan kudu menghitung satu persatu (Baliho) di desa, itu lebih alias tidak," kata dia saat memberi sambutan di aktivitas Deklarasi dan Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2023, di Denpasar, Bali, Selasa (14/2) lalu. 

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]