Duduk Perkara Perseteruan Sekolah Petra Surabaya Vs Pengurus RW

Surabaya, CNN Indonesia --

Pengelola sekolah swasta ialah SMP dan SMA Petra di Surabaya bentrok dengan penduduk Manyar, Mulyorejo Surabaya. Pemicunya adalah lantaran sekolah menolak kenaikan iuran keamanan nan diminta pihak RW setempat.

Walhasil penduduk sampai menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah. Permasalahan itu kemudian ditengahi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan sempat viral di media sosial.

Armuji mengatakan, persoalan tersebut bermulai saat pihak sekolah di Jalan Manyar Tirtosarii, Mulyorejo, melaporkan pungutan iuran RW setempat nan terus naik.

Pihak sekolah mengaku keberatan lantaran kudu bayar iuran dari semula Rp25 juta, naik Rp32 juta dan terus bertambah jadi Rp35 juta per bulan.

"Awalnya Rp25 juta [perbulan], naik Rp32 juta itu sekolah tetap mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, saat dikonfirmasi, Jumat (2/8).

Armuji mengatakan, di wilayah setempat ada tiga RW nan bayar iuran keamanan ke Bendahara Keamanan nan ditunjuk. Mereka ialah RW 4, RW 5 dan RW 7. Namun sekolah juga diminta bayar iuran serupa.

Iuran itu disebut digunakan untuk bayar penghasilan 30 satpam nan berjaga di lingkungan setempat. Namun sekolah mengeluh tak pernah mendapat transparansi alias pertanggungjawaban.

"Pihak sekolah audit sendiri, [iuranya] buat bayar 30 Satpam, Satpamnya gajinya hanya Rp2,5 juta, terus itu kali 30 hasilnya hanya berapa, sisanya tetap banyak uangnya," ujarnya.

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, masalah itu bermulai saat adanya info kenaikan iuran keamanan dari Rp32 juta menjadi Rp35 juta.

"Asal mula [perseteruan dengan RW] lantaran iuran, tahun 2024 kita ada kenaikan iuran semula Rp32 juta jadi Rp35 juta," kata Christin.

Pihaknya kemudian mempertanyakan kenaikan nan mendadak tersebut. Ia menyayangkan kenapa sekolah tak diajak bicara alias perbincangan lebih dulu. Menurut mereka ini tidak adil.

"Kok bisa naik tanpa mengundang Petra. Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra kudu mengikuti semua keputusan mereka, kan jika seperti ini tidak adil," ucapnya.

Sekolah juga sempat meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, namun pihak RW tak pernah memberikannya. Selain itu, mereka sempat menutup akses nan menghubungkan jalan raya dengan sekolah.

"Hasil mediasi mereka tidak bakal menutup jalan dan laporan pertanggungjawabanya diberikan. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespon surat kita," ujarnya.

Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk melaporkan perkara itu ke DPRD Surabaya. Lalu, personil majelis memintanya membikin rekayasa lampau lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub).

"Dishub melakukan kajian lampau lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra alias titik macetnya," ucapnya.

Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membikin video nan memperlihatkan kemacetan dan menuduh penyebab kepadatan adalah pihak sekolah.

Christin berambisi semua pihak bisa duduk berbareng membahas perkara ini kembali. Tapi jika tidak, sekolah bakal menempuh jalur hukum.

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW lantaran tetap tinggal di wilayah nan sama. Kalau kelak terus seperti ini, [akses] ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," katanya.

(frd/isn/bac)

[Gambas:Video CNN]