Ekonom Nilai Pemerintahan Prabowo Perlu Perhatikan Pembiayaan Investasi BUMN Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menyatakan bahwa pemerintahan mendatang perlu memperhatikan pembiayaan investasi pada BUMN karya agar tidak membebani APBN 2025.

Pemerintah menetapkan pembiayaan investasi dalam RAPBN 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dengan Rp59,5 triliun dialokasikan untuk investasi pada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) pada bagian infrastruktur, kesehatan, pertahanan, pendidikan, kerja sama internasional, serta bagian lainnya sesuai prioritas pemerintah. “Pada RAPBN 2025 pembiayaan investasi juga tinggi, terutama pada BUMN karya nan mendapat penugasan. Hal ini juga perlu diperhatikan lantaran BUMN karya ini juga mengalami beragam hambatan dan persoalan dari aspek keuangan,” ujar Riza Annisa Pujarama dalam webinar nan diikuti dari Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2024.

Dengan adanya persoalan tersebut, dia pun meminta pemerintahan selanjutnya untuk memperhatikan kondisi finansial BUMN karya, terutama keahlian perusahaan milik negara tersebut dalam bayar utang. Hal ini, lanjutnya, dikarenakan APBN bakal kembali menjadi bumper finansial jika badan upaya tersebut tidak dapat bayar tanggungjawab mereka. “Kita tetap berjuntai pada utang itu untuk menutup utang juga. Pembiayaan utang juga mengalami peningkatan gitu ya, dan ini juga mempengaruhi di RAPBN 2025,” kata Riza.

Ia menuturkan bahwa utang jatuh tempo nan perlu dibayar oleh pemerintahan mendatang menurut RAPBN 2025 adalah Rp775,9 triliun. Angka tersebut lebih tinggi daripada nan ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun maupun outlook pembiayaan 2024 sebesar Rp553,1 triliun.

Iklan

Namun, dia mengatakan bahwa besaran utang nan perlu dibayarkan tahun depan tersebut belum termasuk kembang utang nan diperkirakan mencapai Rp552,85 triliun. Dengan meningkatnya pembayaran utang tersebut, Riza menyatakan bahwa perkiraan nomor defisit pun naik dari Rp522,8 triliun pada APBN 2024 menjadi Rp616,2 triliun pada RAPBN 2025.

Selain defisit nan naik, dia menyampaikan bahwa akibat lainnya adalah imbal hasil (yield)obligasi pemerintah tenor 10 tahun nan turut meningkat. Yield obligasi pemerintah Indonesia adalah nan paling tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara, ialah 6,7 persen. “Jadi ini nan memberatkan di masa depan untuk penarikan utang lebih banyak dan ini perlu upaya untuk bisa menurunkan yield obligasi SBN pemerintah,” tutur Riza.

Pilihan editor: Utang Pemerintah Tembus Rp8.444 Trilun, Peneliti INDEF: Memberatkan Masa Depan