Erick Thohir dan Dody Hanggodo akan Bertemu Membahas Penggabungan BUMN Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan proses konsolidasi BUMN Karya bakal terus berlanjut. Ia menyebut, bakal menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, 6 November 2024 besok untuk meminta restu mengenai penggabungan tersebut.

“Rabu (kami) bakal berjumpa Pak Menteri PU nan baru, salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN karya ini dari tujuh menjadu tiga,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.

Erick mengatakan, penggabungan BUMN karya ini adalah upaya kementeriannya untuk melakukan penyehatan serta membangun skill pada masing-masing BUMN.

Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, jika surat persetujuan sudah didapat, Kementerian BUMN bakal bergerak sigap untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga dapat mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Tujuh perusahaan pelat merah bangunan nan bakal dilebur menjadi tiga klister tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Ninda Karya (Persero).

Adapun mengenai skema penggabungannya, Kementerian BUMN bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, Adhi Karya sebagai induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementera Waskita berasosiasi dengan Hutama Karya.

Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai rencana pemerintah menggabungkan alias merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan berpotensi tidak efektif. Sebab, pola nan digunakan adalah menempelkan perusahaan sakit ke perusahaan nan secara finansial sehat.

“Ini sama saja memberikan beban kepada perusahaan nan secara finansial sehat tersebut,” ujar Herry saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 Juli 2024.

Iklan

Herry merincikan, dalam penggabungan itu, Hutama Karya bakal ikut menyelesaikan beban Waskita Karya. Sementara PTPP ikut membantu masalah Wijaya Karya. “Bisa-bisa, nan sudah sehat malah tertular virus dari perusahaan nan sakit,” kata Herry.

Dia mengungkit, Wijaya Karya nan sehat pun akhirnya mengaku terseret proyek kereta sigap nan membuatnya jadi rugi. Sepanjang 2023, perusahaan bangunan pelat merah itu menderita kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Ia menilai, rencana pembentukan Holding BUMN Karya ini hanya bermaksud jangka pendek. Menurut dia, ada kecenderungan pemerintah mau lepas tangan dengan menyerahkan BUMN nan sakit untuk diurus oleh BUMN nan sehat.

Ujungnya, kata dia, penyerahan tanggung jawab ini bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, kas negara kudu menambal kebutuhan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). “Sekarang saja sudah terus-terusan modalnya ditambal oleh pemerintah, kata dia.

Herry mengatakan, satu contoh jelek dari kasus seperti ini adalah Indonesia Financial Group (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), induk perusahaan Jiwasraya. Sejak dikukuhkan menjadi holding asuransi pada 2020 hingga saat ini, IFG selalu disuapi PMN triliunan. 

Han Revanda Putra berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan Editor: Gibran Ajak Keluarga Bermalam Minggu di Koridor Jalan Gatot Subroto Solo, Bagikan Amplop ke Pedagang