Erick Thohir ke PLN soal Listrik ke IKN saat HUT RI: Pastikan Juga Pasokan Interkoneksi di Kalimantan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN untuk tak hanya menjamin pasokan listrik guna memenuhi kebutuhan daya total di letak upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Lebih dari itu, dia meminta perusahaan pelat merah itu untuk memastikan pasokan listrik interkoneksi Kalimantan. 

"Kami mau PLN, baik melalui PLTS ataupun gardu induknya bisa memasok listik, tak hanya untuk kebutuhan daya total untuk venue upacara HUT Kemerdekaan, tapi juga memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman," ujar Erick saat meninjau IKN seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 29 Juni 2024. 

Dalam peninjauan sehari penuh di IKN itu, rombongan Kementerian BUMN itu mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Training Center PSSI, Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dan Istana Presiden berikut lapangan di depan Istana nan bakal menjadi letak upacara 17 Agustus mendatang.

Erick dan beberapa Direktur Utama BUMN juga meninjau finalisasi beragam akomodasi nan dibangun dan disiapkan BUMN di IKN. Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Erick didampingi Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari.

Perusahaan milik BUMN, kata Erick, juga siap menunjang jenis fasilitas, terutama untuk penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang di IKN. Dia menyatakan persiapan unik juga dirancang untuk upacara kemerdekaan pertama di IKN ini. 

"Dengan waktu tersisa, sekitar sebulan lebih, kunjungan ini berbareng para Dirut dan Wadirut BUMN untuk memastikan semua akomodasi nan menjadi tanggung jawab kami bisa selesai tepat waktu," kata dia.

Selain pasokan daya baik listrik dan gas untuk instansi pemerintahan di  atau IKN. Erick mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menugaskan BUMN untuk menyuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas. 

Ia memastikan penugasan krusial nan diberikan Presiden Jokowi kepada Kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan beragam akomodasi krusial dan utama untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN, hingga sekarang tetap sesuai jadwal.

"Mulai dari Istana Presiden, rumah tapak kedudukan menteri, hingga instansi kementerian koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas," ujar Erick Thohir.

Iklan

Khusus untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI, PLN bakal menggunakan PLTS di IKN untuk memasok listrik sebanyak 10 MW dari kapabilitas sebesar 50 MW, Gas Insulated Substation (GIS) 150 KV dengan kapabilitas 2x60 MVA, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 9 unit gardu hubung serta gardu distribusi. Untuk kebutuhan daya total venue utama rangkaian upacara HUT RI sebesar 1,5 MW, PLN menjamin keandalan backup supply berupa genset dan UPS.

Lebih jauh, Erick juga memaparkan jaringan telekomunikasi nan menjadi tanggung jawab PT Telkom (Persero) Tbk. "Bagaimana kesiapan jasa dan prasarana sehingga aktivitas HUT RI nan berjalan di IKN dan Jakarta bisa berjalan pararel, termasuk siaran langsung melalui TV Pool dan konsep aktivitas nan interaktif komunikasi melangkah lancar," ucapnya.

PT Telkom nan bertanggung jawab dalam urusan telekomunikasi telah menyiapkan jaringan Fixed Broadband (FBB) di 10 letak IKN dan Jakarta dengan kehandalan prima. Telkom bakal menyiapkan total kapabilitas backbone sebesar 200 Gbps serta 34 BTS Telkomsel untuk mobile broadband (2G, 4G, 5G) nan dapat melayani 35 ribu pelanggan. 

Dengan konsep aktivitas HUT RI nan berbarengan antara IKN dan Jakarta, Telkom juga bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan TV Pool berjalan mulus sehingga komunikasi interaktif antara Istana Presiden IKN dan Istana Merdeka Jakarta tidak mengalami kendala.

Sedangkan keberadaan BUMN Karya ditugaskan dalam kesediaan beragam akomodasi bentuk untuk Istana Presiden nan sudah mencapai 77,9 persen dan Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri nan terdiri dari 36 unit.

Selain itu, BUMN Karya lainnya ialah PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga bertanggung jawab dalam pembangunan Gedung Sekretaris Presiden nan telah mencapai 91,12 persen, Kementerian Koordinator 3 nan meliputi bagian politik dan keamanan (80,14 persen), serta Kementerian Koordinator 4 nan mencakup bagian pembangunan manusia dan kebudayaan (85,22 persen).

Pilihan Editor: Jokowi bakal Berkantor di IKN Juli, Pembangunan Istana Presiden Sudah 85 Persen