Erick Thohir Mulai Bersih-bersih Rumah Dinas, Tak Jadi Menteri Era Prabowo?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku bakal berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas kerja sama nan dijalin selama menjabat sebagai menteri. “Kalau saya, ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya mulai bersih-bersih rumah dinas,” ujarnya Senin, 2 September 2024.

Ketua PSSI tersebut mengatakan siapapun menterinya ke depan, itu merupakan pilihan dan kewenangan prerogatif presiden terpilih. Erick Thohir apalagi sudah melaporkan secara terbuka semua info baik, ke Komisi VI DPR dan Presiden Jokowi.

“Saya sudah menghadap beliau, sudah laporannya. Saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja,” kata dia.

Erick Thohir juga berterima kasih kepada DPR nan transparan mendukung keahlian Kementerian, khususnya dalam perihal restrukturisasi alias penyehatan BUMN. Keberhasilan tersebut menurut dia tidak mungkin terjadi tanpa ada support politik.

Selama 5 tahun menjadi menteri, dia mengaku banyak menangani restrukturisasi perusahaan pelat merah. Erick Thohir dilantik sejak 2019, sejak saat itu dia mengaku tetap kabur mengenai tata kelola. Namun dia memastikan bakal tetap mendukung program keberlanjutan Prabowo Subianto, semua nan sudah diprogramkan saat ini, dia jamin bakal terlaksana dengan baik.

Iklan

“Kita prepare saja siapa pun kelak bakal menjabat di sini, nan krusial sasaran (dividen) kita Rp 90 triliun. Jangan sampai kelak jika enggak tercapai dibilang men-sabotase menteri berikutnya,” kata Erick Thohir.

Pada 2025 Kementerian BUMN mendapat sasaran dividen Rp 90 triliun alias naik dari tahun ini nan sebesar Rp 85 triliun. Sementara anggaran nan ditetapkan tahun depan Rp 277 miliar alias turun dari 2024 nan sebesar Rp 284,3 miliar.

Untuk mencapai sasaran tersebut, di akhir masa jabatannya, Erick Thohir meminta anggaran kementerian ditambah sebesar Rp 66 miliar. Selain itu, dia memandang perlu melakukan efisiensi lagi perusahaan BUMN secara menyeluruh.

Pilihan Editor: Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Paling Banyak di Jateng