Fakta-fakta Kontroversi Paskibraka Istana Lepas Jilbab

Jakarta, CNN Indonesia --

Aturan mengenai seragam jilbab petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) HUT ke-79 RI tingkat nasional untuk remaja putri jadi sorotan.

Putri berakidah Islam nan memakai jilbab diminta melepas atribut itu saat upacara pengukuhan Paskibraka dan saat upacara kenegaraan pengibaran bendera 17 Agustus.

Pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mencatat ada 18 personil Paskibraka berjilbab saat latihan. Namun, tak ada nan terlihat berjilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Berikut ini rangkuman CNNIndonesia.com tentang polemik Paskibraka lepas jilbab.

Mata tertuju pada BPIP

Saat ini, Paskibraka sudah tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), tapi jadi bimbingan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sejumlah pihak pun menduga ada larangan dari BPIP agar para personil Paskibraka tersebut melepas jilbab mereka saat bertugas.

BPIP pun angkat bidara dan membantah telah memaksa personil putri Paskibraka melepas jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan para personil Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan nan ada.

Menurut Yudian, perihal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan nan bermeterai Rp10.000. Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

"Di luar aktivitas pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri mempunyai kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati kewenangan kebebasan tersebut. BPIP senantiasa alim dan alim pada konstitusi," ujar Yudian dalam konvensi pers, Rabu (14/8).

Ormas Islam kecam patokan BPIP

Beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam mengecam patokan BPIP tersebut. Salah satunya, PP Muhammadiyah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyesalkan larangan itu. Menurut Mu'ti, semestinya tak ada larangan bagi wanita manapun untuk memakai jilbab. Mu'ti menyebut larangan itu sebagai model pemaksaan. Dia mendesak pencabutan larangan tersebut.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur juga meminta agar patokan nan mengharuskan putri personil Paskibraka melepas jilbab kudu dikoreksi, lantaran tak relevan.

Gus Fahrur menekankan kebebasan berakidah absolut kudu dihormati semua pihak. Baginya, penggunaan jilbab sama sekali tidak mengurangi estetika dan kekompakan pasukan Paskibraka.

Senada, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis protes keras mengenai dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka wanita itu. Cholil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai corak kebijakan nan tidak Pancasilais.

PPI buka suara

Pengurus Pusat (PP) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) juga mengecam dugaan larangan penggunaan jilbab tersebut. Dalam pernyataan sikap nan diteken Ketua Umum PPI Gousta Feriza nan dirilis pada Rabu (14/8), mereka menolak tegas dugaan patokan alias tekanan terhadap personil Paskibraka 2024 berjilbab untuk melepas jilbab mereka.

"Kami atas nama seluruh personil Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas 'kebijakan' alias mungkin ada 'tekanan' terhadap adik-adik kami personil Paskibraka tingkat pusat (nasional) tahun 2024 Putri nan biasa menggunakan Hijab/Jilbab untuk melepaskan hijab/jilbab nan menjadi kepercayaan keyakinan mereka," tulis PPI.

Paskibraka putri tetap boleh berjilbab

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan Paskibraka putri nan berakidah Islam bakal tetap memakai jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

"Kami baik di tingkat pusat nan bakal besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Heru mengatakan beberapa personil Paskibraka putri terlihat mengenakan jilbab hitam saat gladi bersih di IKN Nusantara pada Rabu (14/8).

Ia menyebut BPIP tidak melaporkan soal perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada Istana. Namun kini, kata dia, BPIP telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hasilnya adik-adik putri kudu sebagaimana mereka mendaftar menggunakan jilbab ya tetap gunakan," ujar dia.

(khr/tsa)

[Gambas:Video CNN]