Fakta Terbaru Pencatutan KTP Dukung Dharma-Kun di Pilgub Jakarta 2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah penduduk DKI Jakarta mengecam keras pencatutan identitas sepihak nan dipergunakan sebagai syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak ituviral di media sosial X (Twitter). Mereka tak merasa memberikan kartu identitasnya untuk mendukung Dharma-Kun ini.

Pasangan Dharma-Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat support dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen. CNNIndonesia.com merangkum sejumlah perihal dari peristiwa dugaan pencatutan tersebut:

Banjir penduduk dicatut

Warga mengetahui pencatutan itu setelah mengecek situs resmi info pemilu. Mereka kaget lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung Dharma-Kun.

"Gua cek link pengecekan NIK, masukin NIK, ada nama gua di sana," kata seorang warga, Wishnu saat dihubungi, Jumat (16/8).

Wishnu mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun. Ia juga mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma-Kun. Warga lainnya berinisial H, protes lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan kudu melampirkan swafoto dengan KTP.

"Minta swafoto pakai KTP. Enggak jadi lapor lantaran takut malah jadi buat pinjol. Lah udah dicolong datanya, berpotensi dipinjolkan nanti," ujar H.

235 kejuaraan warga

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 kejuaraan dari masyarakat nan identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"235 kejuaraan per siang ini, tetap ada nan masuk," kata Ketua PBHI Julius Ibrani saat dihubungi, Sabtu (17/8).

PBHI menyatakan pencurian info pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berasas UU HAM 39/99.

Pengaduan ke PBHI bisa disampaikan melalui surat elektronik alias e-mail:[email protected] WhatsApp: 0895385587159.

Senada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menerima ratusan kejuaraan dari masyarakat nan identitasnya dicatut sepihak untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Bawaslu DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan. Posko ini dibuka mulai level Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Data nan masuk sudah ada ratusan," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Anak Anies dan ketua DPC PDIP Jatim tercatut

Anak dari mantan Gubernur Anies Baswedan juga turut tercatut mendukung Dharma-Kun. Hal serupa juga turut dialami oleh adik dan tim nan bekerja berbareng Anies.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja berbareng ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies melalui akun twitter resminya, Jumat (16/8).

Sementara, Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan setelah dicek, info anaknya Anies memang masuk dalam info support Dharma-Kun. Namun berdasar verifikasi faktual, statusnya tidak memenuhi syarat.

"Kami cek memang nan berkepentingan dari sisi manajemen masuk sebagai info dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status info support nan berkepentingan dalam verifikasi aktual dinyatakan TMS," ujar Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Tak hanya anak Anies, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Ketua DPC PDIP Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo turut menjadi korban pencatutan NIK untuk mendukung Dharma-Kun.

Hasto menegaskan Rio mustahil mendukung Dharma-Kun, lantaran partainya memang belum mengeluarkan keputusan mengenai paslon nan didukung di Pilgub Jakarta ini.

"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, kerabat Rio, itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai personil partai tidak mungkin ya untuk memberikan support kepada calon perseorangan lantaran seluruh personil partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri [Ketua Umum PDIP]," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Warga lapor polisi

Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera bakal melaporkan dugaan pencatutan identitas untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.

Aulia mengaku baru tahu identitasnya dicatut pada Jumat (16/8) pagi. Ia mengaku tidak pernah memberikan support kepada pasangan Dharma-Kun.

"Iya (lapor polisi). Saat ini saya sedang koordinasi dengan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)," kata Aulia saat dihubungi, Jumat.

Sementara itu, seorang penduduk berjulukan Samson resmi melaporkan pencatutan itu ke ke Polda Metro Jaya.

Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan diterima dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Dalam laporan itu, terlapor tertulis dalam lidik (penyelidikan).

Polisi pun tengah mendalami laporan dari penduduk soal dugaan pencatutan identitas kependudukan penduduk untuk syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.

"Benar (laporan polisi), selanjutnya dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dihubungi, Sabtu (17/8).

KPU jelaskan info NIK tercampur

Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan info nan ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara nan lolos verifikasi manajemen dan verifikasi faktual.

Menurutnya, di website itu ada info nan hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.

Ada juga info nan memang lolos tahap verifikasi manajemen dan verifikasi faktual. Data nan lolos ini menurutnya betul-betul mendukung Dharma-Kun.

Sumber info dari paslon

Terkait dengan banyaknya masyarakat nan mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun, Dody meminta sumber info alias KTP ditanyakan langsung kepada pasangan tersebut.

Dody menyebut KPU adalah end user. KPU, kata dia, kemudian melakukan verifikasi manajemen hingga verikasi faktual.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber info KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, gimana langkah mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan alias jangkauan kami," katanya.

"Kami hanya melakukan vermin dan verfak. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam vermin. Kami verfak, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung alias tidak mendukung," imbuh dia.

Gelar rapat dengan Dharma-Kun 19 Agustus

KPU DKI Jakarta bakal menggelar rapat pleno pada Senin (19/8) besok untuk menentukan kelanjutan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.

"Tentu kami bakal memandang dan mengambil keputusan dalam rapat pleno lantaran itu kudu ditentukan dalam rapat pleno kelak tanggal 19 Agustus," ujar Dody.

Dody mengatakan pihaknya menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai dengan ramai dugaan pencatutan sepihak identitas penduduk untuk dukung Dharma-Kun.

"Kami tentu menunggu rekomendasi dari Bawaslu seperti apa, kami bakal menimbang, memahami apa nan menjadi rekomendasi dari teman-teman Bawaslu, jika ada rekomendasi-rekomendasi nan perlu kami tindak lanjuti, apakah ada cukup banyak masyarakat nan memberikan laporan alias tanggapan masyarakat nan kudu kita tindak lanjuti," kata Dody di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (17/8).

Dody menjelaskan tahapan pencalonan bakal calon jalur independen telah berproses lama. Sampai saat ini pihak Dharma-Kun belum merespons mengenai dugaan pencatutan KTP milik penduduk Jakarta itu untuk pencalonannya.

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]