Ganjar Jamin PDIP Dampingi Ita Usai KPK Geledah Pemkot Semarang

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo memastikan partainya bakal memberikan pendampingan norma bagi Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti alias Ita nan terseret dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi oleh KPK.

"Oh iya dong, mesti didampingi, kan itu (Ita) kader (PDIP), biar kita juga tahu apa persoalannya," kata Ganjar saat ditemui di UGM, Sleman, Rabu (24/7).

Ganjar menyatakan pihaknya menghormati proses penegakan norma oleh KPK, namun PDIP tetap bakal memonitor prosesnya.

"Kalau sudah seperti prosesnya mesti diikuti, kan enggak bisa menolak. Tinggal siapkan pengacaranya, saya kira partai mesti membantu agar kemudian kita tahu apa duduk persoalan sebenarnya, saya kira proses itu mesti diikuti, saya berambisi ada support kelak dari partai," imbuhnya.

Tim interogator KPK tetap menggeledah sejumlah tempat di Semarang, Jawa Tengah hingga Selasa (22/7). Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Upaya paksa tersebut menyasar satuan kerja perangkat wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Sejumlah tempat nan menjadi sasaran penggeledahan di antaranya instansi dan rumah pribadi Ita, serta ruang bagian pengadaan peralatan dan jasa, instansi bappeda, dinas sosial, dinas kominfo, dinas penataan ruang, dinas perumahan dan area pemukiman.

Kemudian dinas arsip dan perpustakaan, dinas perikanan, dinas perindustrian, dinas pendidikan, dinas koperasi dan UMKM, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).

Meski tidak mengungkapkan identitas secara gamblang, KPK secara resmi menyampaikan ada empat orang nan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ita pun sudah buka bunyi merespons investigasi nan dilakukan oleh KPK tersebut. Ita menegaskan bakal kooperatif mengikuti proses penegakan hukum.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga sudah berkomentar mengenai proses penegakan norma nan dilakukan KPK di Semarang. Menurut dia, dinamika politik norma kerap terjadi di setiap menjelang pemilihan kepala wilayah alias pilkada.

"Sebenarnya secara historis menjelang Pilkada Serentak itu memang ada beragam dinamika politik hukum. Ada politik norma nan digerakkan oleh kebenaran, ada politik norma nan digerakkan oleh kepentingan politik lain," ujar Hasto di instansi PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).

Hasto menegaskan PDIP menghormati proses penegakan norma nan menjunjung tinggi asas prasangka tak bersalah dan mengedepankan kebenaran.

"Jangan norma ditunggangi oleh perangkat kekuasaan," ucap dia.

(kum/pmg)

[Gambas:Video CNN]