Gerindra: Ada Oknum Salah Artikan Efisiensi sebagai PHK

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengungkap bahwa saat ini ada oknum-oknum nan coba mendiskreditkan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya efisiensi anggaran.

Menurut Gerindra, para oknum tersebut berupaya mendiskreditkan dengan menyebut program efisiensi sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ada upaya oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan langkah PHK," demikian dikutip dari akun resmi DPP Gerindra, Rabu (12/2).

Menurut mereka, Presiden Prabowo telah memberi pengarahan tegas soal efisiensi anggaran agar diimplementasikan dengan baik oleh semua lembaga dan dan instansi. Hal itu untuk membantah dugaan miring nan beredar soal efisiensi tersebut.

Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 nan diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo mau APBN tahun ini irit Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos shopping nan kudu dihemat ketua di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan efisiensi nan sesuai pengarahan Presiden Prabowo adalah 'menghilangkan lemak-lemak' dalam shopping APBN.

Ia merinci ada empat kriteria nan tidak terkena efisiensi. Di antaranya penghasilan pegawai, jasa dasar prioritas pegawai, jasa publik dan Bansos.

"Tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan keahlian pemerintah tidak bakal berkurang lantaran pengurangan lemak ini," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).

Sebelumnya, personil Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah justru bakal memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan nomor pengangguran di Indonesia.

"Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan," kata Adian di Political Show CNNIndonesia TV, Senin (10/2) malam.

Adian mencontohkan akibat dari efisiensi anggaran ini terhadap sasaran pembangunan unit sekolah.

Ia menjelaskan sasaran pembangunan sekolah nan semula 9.300 unit menjadi nihil dan madrasah nan semula 2.034 unit menjadi hanya 86 unit.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]