Greenpeace: Alih Fungsi 20 Juta Hektare Hutan akan Perburuk Krisis Iklim

TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia mengkritik rencana pemerintahan untuk mengubah 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air. Langkah ini dianggap sebagai ancaman serius bagi komitmen Indonesia dalam melestarikan suasana dan biodiversitas, serta berisiko memperburuk kerusakan lingkungan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sekar Banjaran Aji mengatakan langkah itu berisiko memicu deforestasi lebih lanjut di rimba alam Indonesia. Pemerintah juga dianggap kurang transparan dalam merinci rencana penggunaan 20 juta hektare lahan tersebut. "Pemerintah semestinya menyetop deforestasi jika betul-betul mau menghindari musibah suasana nan lebih parah," kata Sekar dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 Januari 2025.

Rencana pemerintahan ini juga dinilai bertentangan dengan langkah pemerintah sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, nan dalam Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 menetapkan kuota deforestasi hingga 10,43 juta hektare pada periode 2021-2030. Jumlah tersebut setara dengan nyaris seperempat luas Pulau Sumatera dan dapat melepaskan lebih dari 10 juta gigaton CO2 ke atmosfer.

Salah satu aspek nan mendapat sorotan tajam adalah pandangan Presiden Prabowo Subianto tentang ekspansi kebun sawit. Pernyataan Prabowo nan menyebut bahwa Indonesia perlu memperluas lahan sawit dan tidak perlu cemas tentang deforestasi, dinilai sangat berisiko bagi masa depan rimba Indonesia. "Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo kandas memahami persoalan dasar tentang rimba dan kebijakan bebas deforestasi nan diterapkan oleh Uni Eropa," tutur Sekar.

Retorika kedaulatan pangan dan daya nan digembar-gemborkan oleh pemerintah hanya menjadi dalih untuk membuka lahan sawit, seperti nan terjadi di lahan food estate Gunung Mas nan dikelola Kementerian Pertahanan. "Ini bisa menjadi musibah bagi masyarakat adat, seperti masyarakat Awyu nan sedang berjuang mempertahankan rimba budaya mereka dari ekspansi kebun sawit," katanya. 

Krisis Iklim

Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyatakan alih kegunaan rimba secara masif bakal semakin memperparah krisis suasana nan sudah dihadapi Indonesia. "Alih kegunaan lahan tidak hanya bakal meningkatkan emisi karbon, tapi juga berpotensi memicu kebakaran rimba dan kabut asap, terutama jika dilakukan di lahan gambut. Hal ini bakal menggagalkan upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon sesuai dengan Perjanjian Iklim Paris,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa.

Selain itu, sebagai negara nan telah meratifikasi Konvensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk menghentikan kepunahan jenis nan disebabkan oleh aktivitas manusia, dengan sasaran pengurangan deforestasi nan tertera dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Namun, laporan dari Global Carbon Project nan dirilis akhir 2023 menunjukkan bahwa emisi karbon Indonesia terus meningkat, menjadikannya sebagai negara penghasil emisi terbesar kedua bumi dari sektor lahan.