Habiburokhman dan Sahroni Protes Keras: AKP Dadang Harusnya Diborgol

Sedang Trending 5 hari yang lalu

CNN Indonesia

Jumat, 22 Nov 2024 16:01 WIB

Komisi III DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan nan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar. Komisi III DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan nan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi III DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari.

Ketua Komisi III Habiburokhman menyayangkan pelaku penembakan AKP Dadang Iskandar nan merupakan Kabag Ops Polres Solok Selatan tak diborgol selama pemeriksaan.

"Kami juga menyayangkan standar nan diterapkan propam setempat. Kami lihat seorang tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa maupun ketika ada di ruangan," kata Habib dalam konvensi pers, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habib juga mengaku memandang suatu video nan justru menunjukkan Dadang melangkah didampingi selayaknya pejabat kepolisian.

Ia pun meminta Propam mengenai untuk dievaluasi.

"Harusnya kan diborgol lantaran sudah melakukan tindakan nan sangat-sangat ekstrem," ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Ia menyatakan sebagai terduga pelaku, semestinya Dadang diborgol.

Dalam unggahan di Instagramnya @ahmadsahroni88, dia membagikan sejumlah video nan menunjukkan Dadang tak diborgol.

"Ini Anggota Propam wajib dievaluasi, terjadi dugaan pembunuhan tapi nan diduga pelaku malah diperlakukan seperti tidak ada apa-apa, mustinya Iangsung diborgol," tulis Sahroni dalam Instagramnya.

[Gambas:Instagram]

(mnf/isn)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional