Hakim Denpasar Kompak Aksi Solidaritas Pakai Pita Putih Saat Sidang

Denpasar, CNN Indonesia --

Jajaran pengadil di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, mengenakan pita putih di lengan kiri saat melaksanakan persidangan sebagai corak solidaritas atas aktivitas menuntut kesejahteraan penghasilan dan tunjangan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Gde Putra Astawa mengatakan para pengadil di instansinya memang tak melakukan libur massal alias mogok serta tidak mengosongkan agenda persidangan selama tanggal 7-11 Oktober 2024. Namun, sambungnya, mereka tetap mendukung solidaritas tindakan para pengadil nan berada di Jakarta.

"Untuk libur berbareng solidaritas ke Jakarta tidak ada. Kami tetap bersidang dan kami menggunakan simbol pita putih di toga. Semua pengadil memakai pita putih dalam persidangan," kata Astawa saat dihubungi, Senin (7/10).

Ia menerangkan para pengadil di PN Denpasar, Bali, tidak melakukan libur massal lantaran dalam beberapa sebelumnya ada hari libur Hari Raya Galungan dan Kuningan di Pulau Bali.

"Alasan kami, lantaran Minggu lampau di Bali ada libur lokal lantaran Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sehingga tidak elok jika menunda sidang lagi. Jadi, kami hanya menunda sidang nan penyelesaiannya tetap panjang. Dalam seminggu ini, persidangan di PN Denpasar hanya sedikit, berbeda dengan Minggu-minggu lainnya nan padat sidang," ujarnya.

"Meskipun saat ini sedang dilakukan aksi. Tapi kami tetap melayani persidangan sesuai dengan agenda dan penyelenggaraan sesuai dengan norma acara," jelas Putra.

Ia menyebut tindakan menggunakan pita putih bakal dilakukan seluruh pengadil di PN Denpasar hingga 11 Oktober 2024 sebagai corak solidaritas bagi para pengadil nan saat ini menggelar tindakan di Jakarta.

"Betul bakal dilakukan sampai 11 Oktober. Harapan kami pemerintah memperhatikan tuntutan pengadil nan dilakukan oleh solidaritas pengadil Indonesia, (yaitu) tuntutan revisi PP Nomor 94, Tahun 2012," ujarnya.

Sebelumnya, seluruh pengadil nan berjumlah puluhan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pun turut mendukung aktivitas libur massal pengadil pada tanggal 7-11 Oktober 2024.

Humas Pengadilan Negeri Denpasar Gde Putra Astawa mengatakan, tindakan solidaritas pengadil libur berbareng seluruh pengadil di PN Denpasar itu merupakan corak support aktivitas itu demi peningkatan kesejahteraan pengadil nan sudah ada di PP Nomor 94 tahun 2012.

"Itu apa nan dituntut dalam tindakan solidaritas pengadil itu, adalah peningkatan kesejahteraan pengadil nan sudah (ada) di PP Nomor 94 2012, itu tidak pernah berubah sampai dengan sekarang," kata Astawa, saat dihubungi Senin (30/9) sore.

Ia menyampaikan, pengadil di seluruh Indonesia mendukung aktivitas itu melalui Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan sudah dilakukan usulan dari wilayah sampai ke pusat. Lalu Ikahi Pusat pun telah menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan kementerian mengenai dan juga dengan DPR dan seterusnya.

"Nah ini, rayuan ini adalah rayuan untuk mendukung alias mensukseskan dari tuntutan itu. Hakim-hakim di PN Denpasar pastinya mendukung peningkatan kesejahteraan pengadil tersebut," ujar Putra.

Jumlah pengadil di PN Denpasar untuk pengadil pekerjaan saat ini mencapai sebanyak 22 orang, termasuk ketua dan wakil. Lalu, untuk pengadil Ad Hoc sebanyak 5 orang.

Kemudian, untuk mendukung tindakan solidaritas itu ada banyak sikap nantinya nan bakal dilakukan oleh para pengadil di PN Denpasar. Seperti, mengusulkan libur lampau berasosiasi dengan para pengadil nan lain berangkat ke Jakarta untuk menggelar demonstrasi alias ada pengadil nan mengambil libur dan berdiam diri di rumah sebagai corak support kepada rekan-rekannya nan berjuang di Jakarta.

"Mau mengambil libur misalnya dan tidak ada biaya ke Jakarta (tapi) berdiam di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan nan lain, silakan. (Atau) menunda persidangan di tanggal tersebut sebagai corak solidaritas alias dukungan, boleh. Atau, jika memang agenda sidang sudah terlanjur ditetapkan, tidak kudu dilaksanakan sidang itu, iya tidak apa-apa," kata Putra.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]