1 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Joko Widodo nan kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Seperti diketahui izin nan mengatur tentang ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan alias Zulhas, dengan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Masyarakat menolak patokan itu dikarenakan perihal tersebut dinilai seperti menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam KKP nan tetap jalankan ekspor pasir laut. Dia menilai pernyataan ahli bicara KKP, Wahyu Muryadi, soal kelanjutan tambang hasil sedimentasi di laut menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan.
"Kalau KKP ini tetap mau meneruskan pengerukan sedimentasi pasir laut, sebenernya menjelaskan secara terang gimana perilaku kapitalistiknya negara ini, khususnya pemangku kebijakannya," kata Susan saat dihubungi Tempo pada Minggu sore, 29 September 2024.
Menurutnya, pernyataan KKP tentang kelanjutan ekspor pasir laut, hanya mewakilkan kepentingan investasi. "Dan juga dia (pemerintah) kepentingan nan didorong itu tetap kepada kepentingan investasi, tapi bukan kepentingan rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Susan mengkritik keras pemerintah nan bertindak semena-mena terhadap kebijakan nan dibuat. Seharusnya, kata dia, peraturan pemerintah dibuat untuk mewakilkan rakyat nan terdampak penambangan pasir laut.
Iklan
"Karena jika kemudian memang mereka (KKP) tetap menjadi kapal besarnya nelayan, semestinya mereka mendengarkan dari kawan-kawan nelayan. Bagaimana beratnya jika kebijakan ini tetap terus dilakukan gitu," kata Susan.
Dia meminta KKP agar berbincang jujur kepada masyarakat, mengenai tokoh nan melatarbelakangi kelanjutan ekspor pasir laut. Susan mengatakan, KKP sebagai lembaga pemerintah dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat.
"Artinya, juga sebenarnya mungkin KKP kudu mulai jujur ini sebenarnya pesanan siapa gitu, sampai kemudian KKP sedemikian semangat gitu ya, sampai tidak mau mendengarkan gitu," tutur dia.
Pilihan Editor: Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra nan Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura
English (US) · 
Indonesian (ID) ·