Hashim Beberkan soal Pengemplang Pajak Sawit Rp 300 Triliun: Mudah-mudahan Gak Ada di Kadin

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit nan tak bayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu bakal menyetor Rp 189 Triliun pada tahap pertama.

“Tapi tahun ini alias tahun depan bisa tambah Rp 120 triliun lagi, sehingga totalnya Rp 300 Triliun masuk ke kas negara,” ujarnya dalam aktivitas Dialog Ekonomi Kadin berbareng Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Hashim menyebut pengusaha-pengusaha nan tidak bayar pajak itu dengan julukan ‘pengusaha nakal’. Lebih lanjut, kata Hashim, pengusaha 'nakal itu' adalah pengusahan nan tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak mempunyai rekening bank di Indonesia.

Adik Presiden Prabowo itu membeberkan, ada sekitar 25 pengusaha nan tidak mempunyai NPWP dan rekening bank di Indonesia. Ia juga menyebut, total pengusaha ‘nakal’ pengamplang pajak tersebut berjumlah sekitar 300 orang.

“Mudah-mudahan (pengusaha bandel itu) nggak ada di Kadin,” kata dia.

Lebih lanjut, Hashim menyebut, para Jaksa Agung Muda Indonesia telah siap untuk menindak para pengemplang pajak tersebut.

Sebelumnya, Koran Tempo jenis Senin, 14 Oktober 2024 menyebut Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara telah mengidentifikasi sekitar 2,45 juta hektare sawit terletak di area hutan. Kebun itu milik 5.096 subyek norma nan terdiri dari korporasi, koperasi dan golongan tani. Di dalamnya, tervatat 2.128 perusahaan dengan luas 2,17 juta hektare.

Iklan

Berbekal info tersebut, Satgas itu mengirim surat tagihan denda kepada para pengusaha nan melakukan pelanggaran. Perusahaan nan mendapat tagihan dapat memililih untuk melunasi secara penuh alias bayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebut, pemerintah telah mengirim taguhan untuk denda sesuai dengan pasal 110A Undang-Undang Ciptakerja kepada anggotanya sejak tahun lalu.

“Yang sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK nyaris 90 persen lebih perusahaan sudah membayar,” klaim Eddy. 

Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Hashim Buka Suara soal Kabinet Gemuk Prabowo: nan Penting Output