Hashim Sebut Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljo akan Jadi Kepala Otorita IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN). Ia menyebut, kedudukan ini setara dengan menteri.

“Dengan Pak Basuki Hadimuljono, IKN bakal diteruskan dengan sarana-sarana nan kudu dilengkapi,” ujar Hashim dalam aktivitas Dialog Ekonomi Kadin berbareng Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Penunjukkan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN ini, kata Hashim, menunjukkan komitmen dan kesungguhan Prabowo untuk meneruskan proyek IKN.

Hashim menyebut, IKN bakal diteruskan dengan sarana-sarana nan kudu dilengkapi. Hal ini, kata dia, agar IKN siap menjadi ibu kota nan fungsional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY buka bunyi soal nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo mempunyai kemauan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Tentu dengan timeline nan kudu terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Pasalnya, kata AHY, pembangunan nan mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di beragam wilayah. Pembangunan tersebut mesti turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Iklan

“Nanti saya bakal ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), nan jelas beberapa perihal nan disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian mengenai giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia memastikan, Kementerian PU bakal melanjutkan proyek-proyek prasarana nan belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas halangan alias tol hingga bendungan.

Pembangunan IKN dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan ibu kota baru ini dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Pembangunan IKN disinyalir memerlukan anggaran Rp 466 triliun, nan dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan shopping negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi nan masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Keberlanjutan pembangunan IKN kemudian menjadi pertanyaan setelah Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Musababnya, Prabowo tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Riri Rahayu berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Prabowo Akan Evaluasi Kinerja Kabinet dalam 6 Bulan, Hashim Djojohadikusumo: Dia Tegas