Hashim Ungkap Potensi Pemanfaatan Serapan Karbon RI: Nilainya Mencapai Rp 190 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan anggaran dari pemanfaatan serapan karbon (kredit karbon). Ia menyebut jumlah angsuran karbon Indonesia mencapai 577 juta ton. 

“Dengan angsuran karbon kita bisa dapat sekitar Rp 190 triliun,” ujar Hashim dalam aktivitas Dialog Ekonomi Kadin berbareng Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Hashim menyebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang melakukan verifikasi penyerapan karbon secara nasional pada tahun 2021 hingga 2023 berbareng dengan pemerintah melalui Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasilnya, potensi serapan karbon Indonesia mencapai 600 juta ton alias sekitar 200 juta ton per tahunnya.

Hashim mengkalkulasi, nilai angsuran karbon nasional tersebut dapat mencapai Rp 190 triliun dengan nilai jual karbon US$ 10 per ton. Adapun, hasil dari pemanfaatan penyerapan karbon ini, kata Hashim, bakal digunakan untuk membiayai program quick wins Prabowo ialah Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan 3 Juta Rumah. 

“Saya sangat optimistis kita ada dana. Bahkan ada biaya nan belum dihitung dan bakal masuk ke APBN kita. So, saya percaya program makan bergizi dan perumahan bakal dilaksanakan,” ucapnya.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah bakal menawarkan angsuran karbon ini kepada negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Abu Dhabi.

Labih lanjut, Hashim mengatakan, Prabowo telah menunjuknya untuk menjadi delegasi Indonesia dalam Conference of the Praties (COP29) di Baku, Azerbaijan nan bakal dilaksanakan pada November mendatang. Adapun, konvensi ini, kata Hashim, membahas mengenai perubahan iklim. Di dana, dia bakal menawarkan angsuran karbon ini pada negara-negara pembeli potensial.

“Karena memang dari dulu sudah 10 hingga 15 tahun saya peduli dengan perihal ini,” kata dia.

Iklan

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto manargetkan perolehan sampai Rp 1.000 triliun (atau sekitar US$ 65 miliar) pada 2028 dari penjualan angsuran emisi karbon beragam proyek seperti pelestarian rimba hujan.

Melansir dari Reuters, sebuah badan pengatur baru mengenai perdagangan karbon bakal dibentuk untuk mengawasi beragam upaya mencapai sasaran emisi Indonesia berasas perjanjian Paris, kata Ferry Latuhihin, salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Jumat, 13 September 2024.

Badan tersebut bakal membentuk "misi khusus" nan bakal mengelola biaya hijau dan mengoperasikan beragam proyek pengimbangan karbon, katanya. Proyek-proyek tersebut bakal mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan bakau, untuk menghasilkan angsuran karbon nan dapat dijual secara internasional, kata Ferry.

Targetnya adalah mencapai penjualan Rp1.000 triliun ($65 miliar) pada tahun 2028. "Kita perlu memanfaatkan kelebihan komparatif kita, ialah alam," ujar Ferry.

Target itu berpotensi membantu salah satu dari 10 penghasil emisi teratas bumi dan rumah bagi rimba hujan tropis terbesar ketiga di bumi memenuhi tujuannya untuk mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2060.

Pilihan Editor: Budiman Sudjatmiko Ditunjuk Prabowo jadi Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Bagaimana Nasib Bukit Algoritma?