Hasto Buka Suara soal Pihak Mau Merebut PDIP hingga Reshuffle Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap pihak nan mau mengambil alih partainya menjelang penyelenggaraan Kongres partai tersebut nan bakal digelar pada 2025 mendatang.

Wacana itu sebelumnya disinggung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat memberi pengarahan kepada calon kepala wilayah nan diusung PDIP, Rabu (14/8).

Hasto tak mengungkap tegas pihak nan dimaksud. Namun, menurut dia, upaya itu selama ini dilakukan di kembali layar. Pihak nan dimaksud kerap membantah dan tak ikut campur, namun belakangan terbukti.

"Yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak kombinasi tangan, itu kedaulatan partai, tapi faktanya apa nan dulu menjadi rumor itu kan terjadi," kata Hasto di instansi pusat partainya, Jakarta.

Dia pun memperingatkan bahwa seluruh unsur partai tidak bakal tinggal tak bersuara menghadapi perihal itu. Menurut Hasto, semua unsur partai mulai ranting hingga Satgas bakal bergerak jika ada upaya ambil alih partai.

"Kalau ada nan mengganggu kedaulatan partai apalagi Ketum PDIP, putri proklamator, seluruh jejeran partai bakal bergerak," katanya.

Sementara dalam pidatonya, Mega mengaku awalnya mau pensiun dan menghabiskan waktu berbareng keluarga. Apalagi dia saat ini sudah mempunyai cicit.

Namun, dia mendengar ada pihak nan mau mengambil alih partainya. Ia pun menolak tegas dan memastikan dirinya bakal kembali menjabat sebagai ketua umum.

"Gue mau pensiun ah. Aku udah punya cicit kan. Lucu banget. Aih tahu-tahu disuruh jadi Ketum. Eh gitu denger ini bakal diambil PDIP. Saya mau jadi Ketum lagi Hahahaha keren apa enggak? Bener nggak?" Kata Megawati.

Respons rumor reshuffle Jokowi

Lebih lanjut, Hasto mengaku menghormati berita dua menteri dari partainya bakal dicopot dalam wacana kocok ulang kabinet alias reshuffle oleh Jokowi.

Hasto menjelaskan bahwa dalam tata pemerintahan, Presiden mempunyai kewenangan prerogatif untuk menunjuk alias mengganti menterinya. Menurut Hasto, partainya sejak awal tak pernah neko-neko.

"Kita menghormati kewenangan prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko," kata Hasto.

Saat mengantar Presiden Joko Widodo menjabat untuk pertama kali, Hasto menyebut bahwa partainya toh tak minta semua jatah menteri. Dia bilang PDIP bisa bekerja sama dengan semua partai politik.

"Ketika kami menghantarkan jadi Presiden apakah kemudian kami minta seluruh menteri kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik," katanya.

Hasto menyebut PDIP tak pernah melakukan intervensi maupun punya dendam masa lalu. Dia terus mendorong agar setiap pemimpin komitmen terhadap janji-janji kampanye, dan terus terbuka terhadap kritik.

"Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan ya kita perbaiki diri. Itu aliran moral politik nan diajarkan Ibu Mega kepada kami," katanya.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar berita reshuffle terhadap dua menteri dari partainya. Semula, pergantian kata dia hanya menyasar Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun, berita terbaru ada dua menteri PDIP nan masuk daftar.

Keduanya ialah Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Sentil PTUN menangkan Anwar Usman

Hasto juga menduga ada intervensi norma di kembali putusan PTUN nan mengabulkan gugatan Anwar Usman soal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya.

Menurut Hasto, pemberhentian Anwar sebagai Ketua MK telah diputuskan oleh para eks pengadil MK dan para tokoh akademisi nan kredibel. Dan mereka menilai Usman telah melakukan pelanggaran etika berat.

"Ini juga tidak mungkin terjadi tanpa intervensi hukum. Orang sudah oleh tokoh-tokoh pengadil MK senior nan kredibel, oleh tokoh-tokoh akademisi nan kredibel, menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat," kata Hasto.

Dia menilai putusan PTUN nan mengabulkan gugatan Usman mempunyai implikasi nan panjang. Dia heran Usman tak malu dengan pelanggaran etik nan dia lakukan.

"Masa enggak tahu malu dengan pelanggaran etika seperti itu. Kemudian tetap mencoba menjaga marwah jabatannya nan sebenernya udah kehilangan etika," katanya.

"Implikasinya sangat luas lalu, apakah kemudian keputusan-keputusannya tidak sah. Ini kan kudu menjadi pertimbangan kita," imbuh Hasto.

PTUN sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman mengenai pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan dirinya.

Teranyar, Juru Bicara MK Fajar Laksono menegaskan pengadil konstitusi Suhartoyo tetap menjabat Ketua MK lantaran pihaknya bakal mengusulkan banding terhadap putusan PTUN nan mengabulkan gugatan Anwar Usman.

Fajar menjelaskan putusan PTUN Jakarta nan membatalkan SK pengangkatan Ketua MK Suhartoyo belum inkrah namalain berkekuatan norma tetap.

(DAL)

[Gambas:Video CNN]