Hasto Ungkap NIK Ketua DPC PDIP Jaktim Dicatut Dukung Dharma-Kun

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Ketua DPC PDIP Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo turut menjadi korban pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardhana sebagai bapaslon independen di Pilkada Jakarta 2024.

Hasto menegaskan Rio mustahil mendukung Dharma-Kun, lantaran partainya memang belum mengeluarkan keputusan mengenai paslon nan didukung di Pilgub Jakarta ini.

"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, kerabat Rio, itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai personil partai tidak mungkin ya untuk memberikan support kepada calon perseorangan lantaran seluruh personil partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri [Ketua Umum PDIP]," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Hasto mengatakan PDIP secara organisasi tidak bakal melaporkan pencatutan nama kadernya tersebut untuk mendukung Dharma-Kun ke polisi.

Ia mengaku bakal mempersilakan proses pelaporan tersebut kepada masyarakat Jakarta nan dirugikan akibat pencatutan ini.

Kendati demikian, Hasto mengaku bakal melakukan penelusuran internal untuk mengetahui apakah ada lagi kader PDIP nan turut dicatut mendukung Dharma-Kun.

"Yang melapor rakyat sekarang. Jadi, kita juga memandang sedang mengidentifikasi dari internal PDIP nan KTP-nya dicatut bagi kepentingan pembuatan 'calon boneka'," jelas dia.

Di sisi lain, Hasto mengaku percaya pelaporan nan dilayangkan masyarakat kepada polisi mengenai pencatutan support itu bakal ditindaklanjuti.

"Kami optimis apalagi itu bakal menjadi aktivitas rakyat, lantaran kedaulatan itu berada di rakyat," ujar dia.

Kisruh pencatutan NIK untuk jadi arsip bagi syarat pencalonan Dharma-Kun menjadi ramai setelah bapaslon independen itu dinyatakan KPU Jakarta lolos verifikasi faktual.

Warga pun ramai-ramai mengecek NIK masing-masing di laman unik nan disediakan KPU. Hasilnya, banyak penduduk nan menyatakan telah dicatut termasuk dari kalangan jurnalis, eks penyelidik KPK, hingga anak eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Terkait itu, seorang penduduk berjulukan Samson nan menyatakan nama dan NIK-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun juga telah melaporkan perihal itu ke Polda Metro Jaya.

Laporan itu telah diterima dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Dalam laporan itu, terlapor tertulis dalam lidik (penyelidikan).

"Membuat laporan polisi mengenai dengan pencatutan info nomor induk kependudukan Pak Samson untuk digunakan terhadap pencalonan alias support terhadap calon perseorangan perseorangan gubernur DKI Jakarta atas nama Bapak Komjen Purn Dharma Pongrekun dan wakilnya Bapak Kun," kata kuasa norma pelapor, Army Mulyanto di Polda Metro Jaya, Jumat (16/8) malam.

Bawaslu DKI Jakarta meminta penduduk melapor soal dugaan pencatutan identitas itu. Lembaga itu pun membikin kanal pelaporan tersendiri.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi.

Benny mengatakan laporan bisa langsung disampaikan ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

"Laporan resmi, pelapor datang ke Bawaslu DKI. Nanti petugas kami bakal melayani," ujar dia.

Adapun KPU Jakarta, melalui komisioner Dody Wijaya mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya penerima info dari paslon Dharma-Kun. Sehingga gimana langkah bapaslon itu mendapatkan support KTP tersebut, agar ditanyakan ke nan bersangkutan.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber info KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, gimana langkah mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan alias jangkauan kami," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Dody menerangkan KPU Jakarta hanya berkedudukan untuk melakukan verifikasi manajemen dan verifikasi aktual dari info nan diberikan oleh paslon.

"Kami hanya melakukan verifikasi manajemen dan verifikasi faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Kami verifikasi faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung alias tidak mendukung," katanya.

Lebih lanjut, Dody menyebut tahapan verifikasi aktual tersebut sekarang telah rampung. Kata dia, pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas ini.

"Kami bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai situasi seperti ini. Apa rekomendasi dari Bawaslu, lantaran dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi manajemen pertama, perbaikan kedua, verifikasi aktual kesatu, verifikasi aktual kedua, sudah kami lakukan," katanya.

Sementara itu sejak rumor ini ramai pada, baik Dharma-Kun, maupun timnya belum memberikan keterangan resmi soal dugaan pencatutan NIK penduduk tersebut.

(mab/kid)

[Gambas:Video CNN]