Heboh Data Kemenhub Disebut Bocor dan Dijual di Dark Web, Benarkah?

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perhubungan alias Kemenhub Adita Irawati angkat bicara menanggapi berita kebocoran data di kementerian tersebut. Ia mengatakan, Kemenhub telah menerima info kebocoran info pada 6 Juni 2024 dan info nan bocor itu berbeda dengan database milik Kemenhub.

“Dari pemeriksaan nan dilakukan Pusdatin Kemenhub, ditemui struktur dan konten info nan mengalami kebocoran berbeda dengan info nan terdapat dalam Database pada Data Center Kementerian Perhubungan,” kata Adita, Selasa, 25 Juni 2024.

Adapun info nan diduga mengalami kebocoran, menurut Adita, adalah data-data lama nan sudah tak diperbarui sehingga diduga terjadi di masa lalu.

“Saat ini tengah berjalan proses forensik untuk mengetahui langkah mitigasi ke depan. Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat keamanan digital dengan beberapa upaya,” katanya.

Sementara untuk langkah memperkuat keamanan siber, Adita menuturkan Kemenhub menyusun Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenhub, menyusun Kebijakan Satu Data Transportasi agar terwujud Tata Kelola Data dan Informasi di sektor transportasi.

“Bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengidentifikasi Infastruktur Informasi Vital untuk lebih lanjut ditingkatkan agar memenuhi standar perlindungan keamanan sistem, dan segera mempunyai Disaster Recovery Plan (DRP) dan Disaster Recovery Center (DRC),” ujarnya.

Pernyataan Adita menanggapi berita dugaan kebocoran info dari sejumlah instansi, salah satunya Kemenhub. Informasi ini pertama kali beredar di media sosial X Indonesia dan dibagikan oleh akun berjulukan @MurtadhaOne1. “BOCOR!!! Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub dijual di Dark Web, harganya 1.000 - 7.000 dolar AS,” bunyi keterangan dalam unggahan akun tersebut, Senin, 24 Juni 2024.

Berdasarkan tangkapan layar nan diunggah oleh @MurtadhaOne1, info Kemenhub nan bocor salah satunya berupa email NIP Departemen Perhubungan (Dephub) dengan password default dan file 30 ribu tenaga kerja Dephub. Kebocoran juga terjadi pada file Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya (KSU TG PERAK).

Iklan

Selain info Kemenhub, info krusial sejumlah lembaga pemerintahan dikabarkan dijual di web gelap alias dark web. Tak tanggung-tanggung, info itu dijual seharga hingga US$ 7.000 alias hingga sekitar Rp 114,72 miliar (asumsi kurs Rp 16.389 per dolar AS).

Adapun lembaga pemerintahan nan dimaksud selain Kemenhub adalah Badan Intelijen Strategi Indonesia (BAIS) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS).

Pemilik akun @MurtadhaOne1 itu mengaku mengetahui penjualan info lembaga pemerintahan tersebut dari akun X centang biru berjulukan @FalconFeeds.io. Akun tersebut memang kerap membagikan info mengenai kebocoran info nan dijual di situs-situs gelap.

Menurut FalconFeeds.io, data-data sensitif sejumlah lembaga tersebut dibocorkan oleh seseorang nan disebut sebagai MoonzHaxor di BreachForums. Menurutnya, MoonzHaxor nan merupakan salah satu personil terkemuka di forum para hacker bumi tersebut, telah mengunggah file dari BAIS (Badan Intelijen Strategis Indonesia).

“Kebocoran tersebut mencakup file sampel, dengan kumpulan info komplit tersedia untuk dijual. Pelanggaran ini menyusul kejadian serupa pada tahun 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara dibobol oleh golongan Tiongkok,” tulis FalconFeeds.io dalam keterangan unggahannya. Dia juga membagikan tangkapan layar penjualan info milik BAIS di BreachForums.

Berdasarkan tangkapan layar nan diunggah oleh @MurtadhaOne1, info BAIS TNI nan dijual meliputi database 2.000 pengguna dengan nilai US$ 1.000 dan arsip rahasia file terkompres tunggal seharga US$ 7.000. Data dalam arsip rahasia itu disebutkan berasal dari tahun 2020-2022.

Pilihan Editor: Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub Diduga Bocor di Dark Web, Dijual hingga USD 7.000