Heru Budi: 107 Guru Honorer Sudah Ditempatkan di Sekolah

Jakarta, CNN Indonesia --

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut sebanyak 107 pembimbing honorer nan sempat terdampak penataan sudah ditempatkan di sekolah nan memerlukan tenaga pendidik.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengakomodasi para pembimbing honorer lewat tes perjanjian kerja perseorangan (KKI).

"Kan sudah enggak ada. Ya, kita tempatkan pada posisi sekolah nan memerlukan ilmunya. Kemarin kan 107 ya," kata Heru di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

Heru berambisi anggaran Pemprov DKI Jakarta cukup untuk mengangkat 4.000 pembimbing honorer menjadi pembimbing dengan status KKI. Ia mau semuanya bisa diakomodasi lewat tes nan digelar tahun ini.

"Lantas usulan DPRD kan 4.000 bisa difasilitasi untuk tes KKI tahun ini. Kita lihat aja anggarannya cukup apa enggak. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau saya mengharapkan tahun ini bisa selesai, sehingga bisa konsentrasi mereka untuk mengajar," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta mengangkat kurang lebih 4.127 pembimbing honorer menjadi pembimbing KKI.

"Dari empat ribu lebih pembimbing honorer tersebut, Disdik DKI kudu bisa mengangkat mereka sebagai pegawai kerja perjanjian individu, jangan hanya 1.700 orang saja," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

Jhonny menyampaikan APBD DKI Jakarta tahun 2024 mencapai nomor Rp81 triliun. Menurutnya, pengangkatan status pembimbing merupakan apresiasi kepada para pendidik nan merupakan garda terdepan mencerdaskan anak bangsa.

Pemprov DKI bakal membuka pendaftaran untuk pembimbing KKI pada Agustus 2024. Kuota nan bakal diterima sebanyak 1.700 orang.

Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan jumlah pembimbing honorer mencapai 4.000 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin menjelaskan rekrutmen honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas argumen kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas.

Sejak 2017 hingga 2022, Dinas sudah mengeluarkan petunjuk dan surat info bahwa pengangkatan pembimbing honorer kudu mendapatkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

"Sehingga berasas hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan pembimbing honor nan tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," kata Budi beberapa waktu lalu.

(lna/tsa)

[Gambas:Video CNN]