Heru Budi Jawab Kritik Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi merespons kritik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama namalain Ahok terkait penonaktifan NIK KTP Jakarta.

Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hanya menegakkan aturan.

"Kalau warganya sudah tinggal di wilayah lain, di luar Jakarta, contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat, rumahnya, alamatnya, dipakai oleh orang nan tidak dikenal," ujar Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Heru turut menyinggung pengusaha alias pengelola rumah indekos nan merasa keberatan dengan warga yang mempunyai KTP di wilayah itu, padahal sudah tidak lagi tinggal di Jakarta.

Selain itu, Heru menyoroti penduduk nan telah meninggal bumi tapi tidak dilaporkan kepada perangkat RT/RW setempat.

"Yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat letak nan di alamat itu sudah tidak ada gedung rumah, ke mana kita mau menunjukkan keluarga? Dan itu terjadi," kata Heru.

Heru menegaskan bahwa pihaknya hanya melaksanakan patokan nan ada.

"Sekali lagi, Pemda DKI hanya melaksanakan patokan nan sudah ada," imbuh Heru.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama namalain Ahok sebelumnya mengkritik langkah Pemprov DKI nan bakal menonaktifkan puluhan ribu NIK penduduk nan sudah tidak berdomisili di Jakarta.

Ahok menilai perihal itu merepotkan masyarakat lantaran penonaktifan NIK bakal berkapak ke hal-hal lain.

"Contoh Anda ditugaskan kerja di luar kota sampai enam bulan, setahun, masa Anda kudu kehilangan KTP Anda di Jakarta. Betapa repotnya Anda kudu mengurus semua, bank, segala perihal hanya lantaran Anda sempat kerja," jelas Ahok dalam video di akun YouTube-nya, Jumat (3/5).

Ahok menilai nan terpenting adalah kepemilikan rumah. Apabila seseorang tidak punya rumah dan sudah tidak tinggal di Jakarta, orang tersebut kudu pindah.

"Tapi jika saya ada rumah dua, ya enggak bisa, orang kudu milih. Bayangin kelak sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa, gantinya gimana, jualnya gimana, terus mobil nan saya beli gimana, hanya gara-gara saya kerja di luar kota," kata Ahok.

Menurut Ahok, kebijakan itu tidak penting. Ia menyinggung kebijakannya saat memimpin Jakarta nan tidak mau mengganti nama-nama jalan di Jakarta.

"Jadi jangan merepotkan orang lah. Sama kayak dulu orang tanya saya, kenapa tidak tukar nama jalan? Kalau saya tukar nama jalan repot banget, orang musti tukar cap, surat, itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta," tutur Ahok.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penonaktifan terhadap 92 ribu NIK penduduk Jakarta ke Kemendagri.

Sebanyak 92.493 NIK KTP nan bakal dinonaktifkan terdiri dari 81.119 NIK penduduk nan meninggal bumi dan 11.374 NIK penduduk di Rukun Tetangga (RT) nan sudah tidak lagi ada.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penonaktifan NIK salah satunya bermaksud untuk melindungi penduduk dari masalah kejahatan perbankan.

"Supaya lebih kondusif dari masalah-masalah kejahatan perbankan," kata Heru di Balai Kota DKI, Senin (29/4).

Heru mengatakan penertiban arsip info kependudukan sesuai domisili itu merupakan tindak lanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam merespons keluhan-keluhan warga.

(pop/wis)

[Gambas:Video CNN]