Heru Budi Rekomendasikan Dapodik 4 Ribu Honorer, Buat Daftar PPPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal merekomendasikan 4 ribu pembimbing honorer untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk dapat mendaftar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Heru usai menghadiri pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7).

Heru menyebut pertemuan itu dihadiri dua ribu kepala sekolah termasuk Kepala Suku Dinas, pengawas, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, hingga Inspektorat.

Terdapat sejumlah poin nan disampaikan Heru pada pertemuan itu. Salah satunya mengenai rekomendasi info dapodik untuk 4 ribu honorer.

"Sampaikan kepada pembimbing bahwa 4.000 itu kita bakal proses untuk direkomendasikan dapodik. Namun, info itu kudu ada cut off date-nya," ujar Heru.

Ia menyebut para kepala sekolah telah sepakat bahwa tenggat untuk cut off date-nya adalah Desember 2023.

"Itulah nan kita sorong untuk mereka mendapatkan haknya, rekomendasi info dapodik," kata Heru.

Cut off date nan dimaksud adalah jumlah pembimbing honorer dari 2017 hingga Desember 2023.

Selain itu, Heru mengatakan pihaknya juga membuka pendaftaran untuk pembimbing Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024 mendatang. Kouta nan bakal diterima sebanyak 1.700 orang.

"Agustus bakal dibuka proses pembimbing KKI. Silahkan mendaftar, silahkan untuk berproses secara aturan. nan bakal diterima adalah 1.700," kata Heru.

Adapun 2.300 pembimbing honorer nan lainnya dapat mencoba lagi di 2025 mendatang.

Dalam pertemuan itu, Heru mengatakan beberapa kepala sekolah mengaku kekurangan guru. Tetapi ada pula kepala sekolah nan mengusulkan untuk tidak merekrut guru, melainkan memberikan pengetahuan nan dibutuhkan kepada pembimbing nan tersedia.

Heru belum merinci secara gamblang kala ditanya berapa jumlah kekurangan pembimbing nan dialami DKI Jakarta. Ia menyebut perihal itu tengah dihitung.

Selain itu, Heru juga menyebut adanya proses reposisi nan dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan pembimbing tersebut.

"Lagi dihitung, lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah ini kan tetap ada bisa reposisi. Tadi nan ada nan menyampaikan kami ada kelebihan pembimbing IPA. Kalau ketemu gini kan kita bisa geser di mana sekolah nan kekurangan," tutur Heru.

Lebih lanjut, Heru tak menjatuhkan hukuman untuk kepala sekolah nan merekrut pembimbing honorer tak sesuai aturan.

"Kita bicara ke depan. nan sudah terjadi ya sudah, itu kan kita kudu bijak. Bijaknya kenapa? Ini kan kewenangan asasi orang, dia perlu bekerja. Kalau sudah dia jadi guru, dia sudah punya anak, ya sudah setop," kata Heru.

Heru mengaku dirinya tidak bicara perihal perekrutan pembimbing dari 2017. Heru mengatakan nan jelas saat ini adalah menyelesaikan nan terbaik untuk ke depannya.

"Toh 4 ribu ini sudah menjadi pembimbing kan. Prosesnya saya tidak mau tahu bagaimana-bagaimana. Inilah nan kita perbaiki, kita berikan haknya mereka," imbuh Heru.

Dapodik untuk daftar PPPK

Terpisah, Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan jumlah 4 ribu pembimbing honorer itu merupakan info pembimbing nan direkrut dari 2017 hingga Desember 2023.

Budi mengatakan 4 ribu pembimbing honorer itu bakal diberikan dapodik untuk dapat mendaftar sebagai PPPK.

"Nah, kelak kita berikan dapodiknya, sehingga dengan punya dapodik, mereka bisa daftar untuk PPPK," kata Budi di Jakarta International Velodrome.

Budi belum menjelaskan berapa lama proses rekomendasi dapodik tersebut. Adapun Ia menyebur proses tersebut ada di Kemendikbud.

"Karena kan kita mengusulkan ke Kemendikbud. Proses di Kemendikbud-nya, jika kita bisa segera ajukan," sebut Budi.

Kuota KKI DKI 2024

Selain itu, Budi menyebut seleksi KKI tidak memerlukan dapodik. Budi kembali menegaskan bahwa kuota pembimbing KKI nan tersedia pada 2024 adalah 1.700 orang.

Budi menyebut pembimbing nan belum lolos untuk seleksi itu bakal tetap bekerja seperti biasa di sekolah.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebelumnya membantah telah memecat ratusan pembimbing honorer secara sepihak.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan pihaknya tengah melakukan penataan pembimbing honorer.

"Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para pembimbing itu betul-betul tertib," kata Budi di Balai Kota DKI, Rabu (17/7).

Budi mengatakan para pembimbing honorer diangkat oleh kepala sekolah tanpa melalui proses seleksi nan jelas. Mereka digaji menggunakan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Padahal, lanjut Budi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melarang satuan pendidikan untuk menerima pembimbing honorer sejak 2017 lalu. Kendati demikian, beberapa sekolah tetap mengangkat pembimbing honorer dan menggajinya dengan biaya BOS.

(pop/kid)

[Gambas:Video CNN]