HIPMI Sebut BPK Perlu Reformasi Struktural, Harus Jauh dari Unsur Politis

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK sudah pada level membahayakan kehidupan bernegara, lantaran maraknya penyalahgunaan wewenang. BPK nan mestinya berdomisili sebagai instrumen krusial dalam tata kelola pemerintahan nan baik, justru menjadi salah satu tokoh penyebab rusaknya tata kelola. 

"BPK perlu pembenahan struktural dan dijauhkan dari pengaruh politik. Rekrutmen personil BPK juga kudu diisi oleh kalangan ahli bukan dari unsur politik," kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangan resmi pada Sabtu, 25 Mei 2024.

Dia menekankan kudu ada perubahan mendasar di dalam tubuh BPK. BPK perlu berbenah secara komprehensif, lantaran saat ini sedang menjadi sorotan. BPK mendapat sorotan publik usai disebut terlibat dalam perkara korupsi di Kementerian Pertanian, proyek Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), hingga Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sorotan tersebut lantaran adanya dugaan korupsi dengan suap jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian alias nan biasa disebut WTP. Opini WTP diberikan BPK atas laporan finansial nan dinilai wajar. 

Iklan

Menurut Anggawira, opini tersebut jadi sasaran lantaran dianggap bisa membersihkan gambaran lembaga. Dia berharap, BPK sebagai badan nan berkuasa memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab finansial negara, lebih banyak diisi oleh personil nan profesional. "Bukan dari unsur politik."

Hal inilah nan kudu diperbaiki oleh BPK secara mendasar. Reformasi bisa dimulai dengan proses rekrutmen dari kalangan ahli dan dijauhkan dari unsur politik. "Dengan begitu, diharapkan BPK betul-betul bisa menjalankan tugasnya sebagai lembaga berdikari dan berintegritas," tutur Anggawira.

Pilihan Editor: Meski Harta Kekayaan Turun Rp 3 Triliun, Sandiaga Uno Tetap Jadi Pejabat Terkaya Nomor Dua