IDEAS: Guru Lebih Layak Terima Bansos Daripada Korban Judi Online

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) tak setuju dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, agar korban judi online dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menerima support sosial (Bansos). Peneliti IDEAS Muhammad Anwar menilai lebih baik bansos diberikan untuk guru.

"Langkah tersebut sangat tidak tepat, semestinya nan layak mendapat bansos tersebut adalah guru, terutama pembimbing nan berstatus honorer," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 14 Juni 2024. 

Sebelumnya, IDEAS berbareng GREAT Edunesia melakukan survei kepada 403 responden pembimbing di 25 provinsi dengan komposisi responden di pulau Jawa sebanyak 291 orang dan luar Jawa 112 orang. Responden terdiri dari 123 orang berstatus sebagai pembimbing Pegawai Negeri Sipil (PNS), 118 pembimbing tetap yayasan, 117 pembimbing honorer alias perjanjian dan 45 pembimbing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan temuan survei tersebut, tetap banyak pembimbing nan tidak pernah mendapatkan Bansos. "Survei kami pada bulan Mei lampau menunjukan sebanyak 63,2 persen pembimbing mengaku tidak pernah mendapatkan Bansos dalam corak apapun. Baik dari pemerintah pusat, wilayah maupun lembaga sosial," kata Anwar.

Dia menambahkan hanya 36,7 persen pembimbing nan pernah mendapatkan bansos. Itu pun, tidak semuanya berasal dari pemerintah. Sebanyak 35,5 persen bansos berasal dari pemerintah pusat dan 33,7 persen berasal dari pemerintah daerah. Selebihnya didapatkan pembimbing berasal dari Lembaga Amil Zakat 14,2 persen, Baznas 10,1 persen, masjid 4,7 persen dan lembaga lain 0,5 persen.

IDEAS menekankan para pembimbing utamanya pembimbing honorer, lebih layak untuk mendapatkan bansos daripada korban gambling online. "Sangatlah ironis, jika pemerintah lebih memperhatikan nasib korban gambling online nan notabene lantaran ulah mereka sendiri, daripada pembimbing mengingat penghasilan pembimbing jauh dari kata layak."

Dalam survei nan sama, ditemukan sebanyak 42 persen pembimbing mempunyai penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan dan 13 persen diantaranya berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan. Maka dari itu, guru-guru ini dinilai sangat layak untuk menerima bansos.

Iklan

Menurut Anwar, pemerintah semestinya melakukan langkah krusial mengenai mewabahnya gambling online nan telah mengakibatkan banyak korban. Seharusnya, pemerintah mencegah masyarakat agar terjebak gambling online, dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum. "Bukan malah memadamkan kebakarannya, tapi tidak memadamkan sumber apinya," tutur dia.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy membuka kesempatan agar korban gambling online bisa mendapatkan bansos. "Kami sudah banyak memberikan advokasi, mereka nan korban gambling online ini misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024. 

Dia mengatakan sudah banyak korban gambling online dan tidak hanya segmen masyarakat tertentu seperti masyarakat kelas bawah saja."Tapi juga masyarakat (kelas) atas mulai banyak nan termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak nan kena."

ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Ragam Jebakan dan Modus Operator Judi Online, Ini 5 Langkah Pulih dari Kecanduan