IDEAS Menyarankan Prabowo Evaluasi Proyek IKN jika Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto mengevaluasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika mau menjalankan program makan bergizi gratis. Penyebabnya, program itu dinilai bakal sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Prabowo kudu mengevaluasi kembali proyek-proyek mercusuar warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nan tidak mempunyai urgensi seperti IKN,” kata Yusuf saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengumumkan pemerintah saat ini dan presiden terpilih menyepakati anggaran makan bergizi cuma-cuma sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Bendahara Negara mengatakan alokasi anggaran disepakati dilakukan secara bertahap.

Sri Mulyani mengatakan nomor tersebut disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertahankan defisit RAPBN tetap antara 2,29 persen- 2,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto alias PDB.

Yusuf mengatakan, penerapan program makan bergizi cuma-cuma bakal sangat berat untuk ditanggung oleh APBN. Pasalnya, dia memprediksi penyelenggaraan program makan bergizi cuma-cuma pada tahun pertama bakal menelan anggaran di kisaran Rp 100  triliun. Ketika program ini dijalankan secara penuh, program ini bakal menelan anggaran di kisaran Rp 400 triliun. 

Sebagai APBN transisi, Yusuf menyebut APBN 2025 tak hanya bakal menanggung beban berat lantaran Prabowo kudu mengeksekusi janji politiknya. Dia mengatakan, Prabowo juga dibebani tuntutan mengakomodasi warisan proyek Presiden Jokowi seperti IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) nan belum selesai.

Iklan

Pada saat nan sama, Yusuf mengatakan APBN 2025 kudu menghadapi beban utang nan sangat berat warisan dari Presiden Jokowi. Dia memprediksi, beban utang pemerintah diperkirakan mencapai kisaran Rp 1.300 triliun, ialah Rp 800 triliun pembayaran utang jatuh tempo dan Rp 500 triliun pembayaran kembang utang.

“Beban angsuran pokok dan kembang utang ini setara dengan separuh penerimaan perpajakan,” kata dia.

HAN REVANDA PUTRA | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Banjir di Kawasan Sepaku IKN, Sekitar 80 Rumah Terdampak