IKN dan Demokrasi Hilang dari Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti hilangnya pembahasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kerakyatan dari pidato kenegaraan terakhir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR, Jumat (16/8).

Adi mengatakan pidato Jokowi terlampau biasa dan tak berkesan. Jokowi, kata Adi, terlalu banyak bicara kisah sukses pembangunan dibanding agenda-agenda krusial di masa mendatang.

"Tidak disinggung tadi sama Jokowi. Orang kan juga bertanya-tanya, kenapa tidak bicara tentang IKN? Jangan sampai ada kesan IKN ini tidak terlampau jadi prioritas," kata Adi dalam Breaking News CNN Indonesia TV, Jumat.

Adi beranggapan semestinya Jokowi memaparkan apa pembangunan nan kudu menjadi prioritas di IKN. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga datang dalam aktivitas itu.

Prabowo saat ini tetap menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menilai Jokowi tak menyinggung IKN lantaran sudah terlampau percaya proyek itu berjalan. Meski demikian, Adi tetap menilai tak disinggungnya IKN oleh Jokowi menjadi kekurangan besar.

"Ya sepertinya Jokowi ini cukup confident bahwa IKN itu tidak perlu disampaikan dalam pidato kenegaraan," ujarnya.

Adi juga menyoroti hilangnya pembahasan kerakyatan dalam pidato kenegaraan terakhir Jokowi. Jokowi tak menyinggung soal kualitas kerakyatan ataupun perhelatan kerakyatan mendatang, ialah Pilkada Serentak 2014.

Padahal, perihal itu menjadi rumor sentral di masyarakat. Terlebih lagi setelah indeks kerakyatan Indonesia terus merosot di era kepemimpinan Jokowi.

"Misalnya indeks kerakyatan kita itu turun, dikritik oleh publik, stabilitas ekonomi juga tidak terlampau bisa dibanggakan, dan seterusnya. Artinya apa? Kekurangan itu juga kudu disampaikan. Kritik-kritik itu justru disampaikan oleh Puan Maharani," ucapnya.

(dhf/kid)